Pemerintah Didorong Tingkatkan Kesejahteraan Warga Miskin Kota Medan

/

/ Rabu, 06 Maret 2019 / 17.51 WIB

dailysatu.com - Kemiskinan masalah yang bersifat multi dimensi, multi sektor dengan beragam karakteristiknya, sehingga perlu dilakukan upaya-upaya nyata untuk menganggulangi kemiskinan karena menyangkut harkat dan martabat manusia.

Ungkapan itu disampaikan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Medan H.Sabar Syamsurya Sitepu SI.Kom dalam Sosialisasi ke II Tahun 2019  Peratura Daerah (Perda) No 5 tahun 2015 tentang penanggulangan kemiskinan,
di Gedung Barokah Jalan AR Hakim, Gang Sukmawati No 21, Kelurahan Pasar Merah Timur Kecamatan Medan Area, Selasa (19/02).

Dikatakan Sabar, penanggulangan kemiskinan memerlukan pendekatan yang terpadu, pelaksanaannya dilakukan secara bertahap, terencana, dan berkesinambungan serta menuntut keterlibatan semua pihak.

     
Untuk politisi senior Partai Golkar ini mendorong Pemerintah Kota (Pemko) Medan untuk terus meningkatkan kesejahteraan masyarakat kota Medan, mengurangi angka kemiskinan bagi warga Medan.

         
Hadir dalam Sosialisasi tersebut antara lain Camat Medan Area Ali Sipahutar, Perwakilan dari Dinas Perumahan Kawasan Pemukiman dan Penataan Ruang (PKP2R) Tonbi Nasha Nasution ST, MT, Rosawati Fortuna ST dan Perwakilan Dari Dinas Sosial Emma Kumalasari Msi.

       
Dalam Sosialisasi yang dihadiri ratusan warga Medan Area ini, sabar juga memaparkan berbagai program penanggulan kemiskinan sebagaimana yang termaktub dalam Perda No 5 tahun 2015 tersebut.

     
Sebab kata Sabar, akan menjadikan sosuli solusi terhadap penanganan warga miskin di kota Medan jika perda ini benar-benar di jalankan. Warga miskin di Medan dipastikan semakin berkurang, jika saja Perda ini benar benar diterapkan, ujar Sabar dihadapan  ratusan konstituen.

       
Untuk itu Sabar menekankan agar Pemko Medan bertanggungjawab meningkatkan kesejahteraan warga miskin di kota Medan sesuai yang tertuang dalam Perda.

       
Sebagaimana diketahui Perda Kota Medan No 5 Tahun 2015 tentang Penanggulangan Kemiskinan terdiri XII BAB dan 29 Pasal. Seperti pada BAB II Pasal 2 disebutkan tujuan Perda adalah menjamin perlindungan warga miskin secara bertahap.

       
Mempercepat penurunan jumlah warga miskin. Sedangkan pada BAB IV Pasal 9 yakni setiap warga miskin mempunyai hak atas kebutuhan pangan, pelayanan kesehatan, pelayanan pendidikan, pekerjaan dan berusaha, modal usaha, perumahan, air bersih dan sanitasi yang baik, mendapatkan lingkungan hidup yang baik dan sehat, rasa aman dari ancaman tindak kelerasan dan berpatisipasi dalam kehidupan sosial dan politik.

       
Sama halnya Pasal 10 dikuatkan untuk pemenuhan hak sebagaimana Pasal 9 dibiayai dan bersumber dari APBD. Untuk merealisasikan pelaksanaan program penanggulangan kemiskinan, Pemko wajib menyisihkan minimal 10 % dari Pendapatan Asli Daerah (PAD). Dalam percepatan penuntasan kemiskinan Pemko dapat menggalang partisipasi masyarakat dalam dunia usaha, lembaga pemerintah dan kemasyarakatan.

       
Sedangkan pada BAB V Pasal 11 menyebutkan agar warga miskin berkewajiban mengusahakan peningkatan taraf kesejahteraannya serta wajib mentaati dan berperan aktif terhadap segala upaya penanggulangan kemiskinan. Warga miskin juga berkewajiban mentaati norma, estetika dan peraturan per undangundangan.(DS/Lilik).
Komentar Anda

Berita Terkini