Medan Berpotensi Rawan Perdagangan Orang

/

/ Selasa, 05 Maret 2019 / 08.00 WIB
Perdagangan Orang --- Anggota DPRD Medan, Ratna Sitepu menyebutkan Kota Medan rentan rawan kasus perdagangan orang karena sebagai negara transit dan terbesar ketiga di Indonesia. Foto: IST 

dailysatu.com- Kendati menjadi perda terbaru, manfaat Perda Kota Medan No.3 Tahun 2017 tentang Pencegahan dan Penanganan Korban Perdagangan Orang diharapkan dapat mencegah warga Kota Medan menjadi korban perdagangan orang. Sebab, sebagai kota terbesar ketiga di Indonesia, Kota Medan berpotensi menjadi daerah yang rawan kasus perdagangan orang.


"Perda ini perlu terus disosialisasikan agar warga Kota Medan dapat paham dan mengerti ketika menghadapi kasus-kasus perdagangan orang yang terjadi di wilayahnya. Kita sadari, masih banyak masyarakat yang belum mengerti persoalan perdagangan orang. Perda ini sudah sangat mewakili warga karena Medan merupakan kota besar yang memungkinkan terjadinya kasus trafficking," ungkap anggota DPRD Medan, Hj Ratna Sitepu SH, MKn, saat menggelar sosialisasi ketiga, Perda Nomor 3 Tahun 2017 di Jalan Kapten Muslim Gang Pertama No.64, Sabtu (2/3) sekira pukul 10.00 pagi.


Dikatakan Ketua Fraksi Partai Hanura DPRD Medan itu, perda tersebut dapat menjadi payung hukum bagi Pemko Medan dalam melindungi warganya, khusunya anak-anak dan perempuan, dari praktik perdagangan orang. Selain itu, kondisi Kota Medan yang sangat potensial sebagai daerah transit dan tujuan perdagangan orang menjadikan kehadiran produk hukum ini sangat tepat.


"Contohnya saja kasus temuan warga Bangladesh beberapa waktu lalu. Kita yakini, bahwa mereka itu menjadi korban perdagangan orang. Hanya saja, kasus ini melibatkan jaringan antar negera sehingga sulit diungkap," ujarnya mencontohkan.


Menurut Ratna, keberadaan serta ini sebagai turunan dan amanah atas Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2007 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang, yang mewajibkan pemerintah daerah membuat kebijakan program, kegiatan dan mengalokasikan anggaran untuk melaksanakan pencegahan penanganan masalah perdagangan orang.


Pada perda yang terdiri dari 26 bab dan 22 pasal itu mengatur upaya pencegahan, pembinaan, pengawasan, hak dan kewajiban masyarakat, serta sanksi administratif hingga ketentuan pidana. Semisal, pasal 21 mengatur; Setiap orang dengan korporasi yang melakukan dan turut melakukan, membantu melakukan, mencoba melakukan dan/atau mempermudah terjadinya perdagangan orang dikenakan sanksi pidana yang mengacu kepada Undang-Undang Nomor 21 Tahun 207 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang.


Pada sosialisasi tersebut, warga berharap Pemko Medan dan DPRD menghadirkan pihak-pihak yang bisa memberikan pemahaman penuh kepada masyarakat seperti bagian hukum Pemko Medan dan aparat berwenang lainnya. Warga ingin mengetahui bagaimana mengadvokasi apabila menemukan kasus perdagangan orang. (ds/romisyah)




Komentar Anda

Berita Terkini