Kejatisu Digugat Sebesar Rp. 104 Miliar

/

/ Senin, 04 Maret 2019 / 18.32 WIB

dailysatu.com-Korban penipuan Armen Lubis, melalui Penasehat Hukum nya Arizal menggugat Kejaksaan Tinggi (Kejati) Sumatra Utara sebanyak Rp 104 miliar. Gugatan yang dilakukan Arizal itu atas perbuatan melawan hukum karena Kejatisu tidak melimpahkan berkas kasus penipuan dan penggelapan sebesar Rp 3 miliar dengan tersangka Mujianto Cs ke Pengadilan.

Sebelumnya kasus ini sudah dinyatakan lengkap serta ditindaklanjuti dengan penyerahan tersangka dan barang bukti dari pihak penyidik Poldasu kepada Pidum Kejatisu pada Juli 2018.

Seusai mendaftarkan gugatan dengan Nomor Registrasi : 161/Pdt.G/2019/Pn.Medan, ke Pengadilan Negeri Medan, Senin (4/3), Armen Lubis korban penipuan dan penggelapan melalui Arizal selaku penasehat hukumnya mengatakan kepada wartawan akan kekecewaannya. Kenapa kasus yang menjerat Mujianto belum dilimpah ke persidangan guna mempertanggungjawabkan perbuatannya.

Padahal sebagai warganegara yang baik kliennya telah melaporkan Mujianto ke Poldasu dengan ditindaklanjuti dengan penetapan tersangka, dan ditangkap saat berada di Cingkareng karena masuk dalam daftar pencarian orang. Sebab sewaktu pemeriksaan Mujianto beberapa kali mangkir dari panggilan penyidik.

Namun saat kasusnya dilimpahkan berikut tersangka dan barang bukti, Mujianto menyerahkan uang Rp3 Miliar, dimana uang tersebut sebagai jaminan agar tidak lakukan penahanan dan hingga saat ini pun belum juga dilimpahkan.

Selain itu Arizal juga menegaskan,
pendaftaran gugatan tidak hanya semata kepada Kejatisu saja akan tetapi juga mencantumkan kejagung selaku tergugat dua bahkan dengan berat hati juga melayangkan gugatan kepada Presiden selaku tergugat tiga.

Sebab ia berpendapat pihaknya telah mengirimkan surat pengaduan atas kasus ini ke Presiden Joko Widodo melalui Sekretariat Negara. Mungkin saja menurut Arizal surat tersebut belum sampai sehingga tidak terbaca.

Untuk itulah harapannya, dengan digugatnya ini ke pengadilan bisa menjadi perhatian dari Jaksa Agung maupun Presiden Joko Widodo, kenapa kasus penipuan dan penggelapan ini tidak berlanjut sampai ke persidangan. (ds/Gpl)
Komentar Anda

Berita Terkini