Irsal Minta Segera Terapkan Perda Kepling

/

/ Kamis, 28 Maret 2019 / 09.26 WIB
Anggota DPRD Medan Irsal Fikri saat menggelar Sosialisasi ke- VI Peraturan Daerah (Perda) Tahun 2019 yakni Per­da No. 09 Tahun 2017 Tentang Pengangkatan dan Pem­ber­hen­tian Kepala Lingkungan di Jalan Melati No 1 Kelurahan Hamdan, Kecamatan Medan Maimun, Rabu 27 Maret 2019 yang dihadiri ratusan Kepling.

dailysatu.com- Anggota DPRD Medan,Irsal Fikri meminta kepada Walikota Medan untuk segera menerapkan Peraturan Daerah (Perda) Nomor 9 Tahun 2017 tentang Pedoman Pembentukan Lingkungan, Pengangkatan dan Pemberhentian Kepala Lingkungan.

Sehingga perda ini dapat dijalankan dan dilaksanakan seluruh kepling di Kota Medan dengan maksimal agar pelayanan kepada masyarakat jadi meningkat.

“Perda Kepling Kota Medan telah disahkan. Saya berharap, adanya perda ini dapat meningkatkan pelayanan para kepling kepada warganya masing-masing. Dalam menjalankan tu­pok­sinya, para kepling dapat mengikuti peraturan sesuai undang-undang maupun Perda ter­sebut,” katanya saat menggelar Sosialisasi ke- VI Peraturan Daerah (Perda) Tahun 2019 yakni Per­da No. 09 Tahun 2017 Tentang Pengangkatan dan Pem­ber­hen­tian Kepala Lingkungan di Jalan Melati No 1 Kelurahan Hamdan, Kecamatan Medan Maimun, Rabu 27 Maret 2019 yang dihadiri ratusan Kepling.

Disebutkan politisi Partai Persatuan Pembangunan (PPP) itu dalam perda ini juga diatur masalah pergantian Kepling di wilayahnya. Hal ini untuk menghindari kesenjangan di masyarakat terkait calon pengganti Kepling berikutnya di daerah masing-masing.

“Jadi kita harapkan kepada para Lurah untuk berlaku bijaksana dan mengikuti peraturan dalam perda dalam melakukan pergantian kepling,” sebut Caleg Dapil V DPRD Medan Nomor Urut 1 itu.

Dijelaskannya, dalam perda ini di BAB VII Pasal 15 dicantumkan mekanisme pengangkatan kepling di Kota Medan. Kepling yang diusulkan Lurah kepada Camat haruslah merupakan sosok yang berkembang di masyarakat. Setelah diusulkan, Camat berkewajiban meneliti dan memverifikasi kepling tersebut. Hal ini dimaksud agar calon kepling tersebut memiliki kemampuan yang baik dan disetujui masyarakat.

Selain itu, sambungnya, ada syarat-syarat yang harus dipenuhi untuk menjadi seorang kepling. Warga yang menjadi calon kepling tidak boleh terlibat narkoba, dan ini harus dibuktikan melalui surat keterangan resmi dari rumah sakit pemerintah, surat keterangan berbadan sehat juga dari rumah sakit pemerintah dan surat keterangan catatan kepolisian.

Syarat umum lainnya yakni bertaqwa kepada Tuhan YME, pendidikan minimal SMA sederajat, berusia 23-55 tahun saat pencalonan dan berkelakuan baik, jujur dan adil. Sedangkan pengangkatan seorang kepling berlaku pada kawasan pemukiman dan perumahan.

“Namun meskipun Perda No.9 Tahun 2017 sudah keluar, tetapi masih ada Lurah yang memakai Perda Kepling yang lama. Itulah kebijakan dari Lurah, bagaimana agar kinerja Kepling tetap maksimal di daerah masing-masing,” sebut anggota Komisi B itu.

Irsal  juga mengatakan, Perda Kepling No.9 Tahun 2017 tersebut efektifnya di tahun 2020 sesuai kesepakatan antara DPRD Kota Medan dengan Pemko Medan saat itu, sehingga Lurah harus bijaksana saat melakukan pemberhentian bagi Kepling yang sudah tidak sanggup atau masuk usia pensiun, karena di Kota Medan masih banyak Kepling yang berusia di atas 60 tahun namun masih mampu bekerja.

Sebaiknya Berdomisili di Wilayah Sendiri

Dalam kesempatan itu juga Irsal menyebutkan kendati peraturan daerah Kepala Lingkungan (Kepling) sudah disahkan oleh DPRD Medan bersama Walikota Medan sejak 2017 lalu, namun hingga kini perda tersebut belum berjalan. Sementara, didapati banyak kepling yang tidak berdomisili di lingkungannya sendiri.

“Kasus ini sudah banyak kita dapati. Kepling yang diangkat oleh camat, bukan berasal dari lingkungan itu sendiri. Sebaiknya kepling itu berdomisili di lingkungan itu juga, agar dia mengetahui apa permasalahan yang terjadi di wilayahnya,”katanya.

Lebih lanjut ditambahkannya, menjalankan Perda ini perlu pembentukan lingkungan.

”Sesuai perda ini, lingkungan yang gemuk atau padat warganya akan dipecah. Idealnya 150 KK per lingkungan atau luas daerah satu hektar. Selain itu, kepling tidak boleh double job, dan harus tinggal di daerah yang dia pimpin,”tandasnya.(ds/romisyah)

Komentar Anda

Berita Terkini