Irsal Fikri : Pemko Medan Tak Pandai Merawat Bangunan Cagar Budaya

/

/ Minggu, 17 Maret 2019 / 17.08 WIB
Anggota DPRD Medan, Irsal Fikri saat sosialisasi Perda No 2 tahun 2012 tentang pelestarian bangunan dan/atau lingkungan cagar budaya di Jalan Sakti Lubis Gang Stasiun Kelurahan Kampung Baru Kecamatan Medan Maimoon, Minggu 17 Maret 2019.

dailysatu.com- Anggota DPRD Medan, Irsal Fikri menyebutkan bahwa Pemerintah Kota (Pemko) Medan dinilai tidak mampu 'merawat' bangunan sejarah atau cagar budaya yang ada di daerah ini.

Hal ini ditenggarai banyaknya bangunan bersejarah dan cagar budaya justru dikelola oleh pihak ketiga. Bahkan, disejumlah tempat seperti di Jalan Hindu dan Jalan Kesawan banyak bangunan sejarah yang telah 'disulap' jadi rumah toko (ruko).

" Miris memang, Medan sebagai kota terbesar ketiga di Indonesia Hanya sedikit bangunan bersejarah yang dirawat.Banyak bangunan sejarah yang disulap jadi ruko
Contoh Hotel Grand Aston, "katanya saat sosialisasi Perda No 2 tahun 2012 tentang pelestarian bangunan dan/atau lingkungan cagar budaya di Jalan Sakti Lubis Gang Stasiun Kelurahan Kampung Baru Kecamatan Medan Maimoon, Minggu 17 Maret 2019.

Dikatakan politisi Partai Persatuan Pembangunan (PPP) adanya perda cagar budaya sangat penting untuk meminimalkan tingkat perusakan situs-situs bersejarah. Adanya perda akan mendorong masyarakat ikut peduli untuk melestarikan situs yang ada.

"Saat ini, khususnya di Medan banyak bangunan cagar budaya yang tidak lagi mendapatkan perhatian dari Pemko Medan.Hanya sedikit bangunan dan situs-situs sejarah yang masih dirawat oleh pemerintah, sebut saja seperti Istana Maimun, Mesjid Raya, Tjong A Fie, Kantor Lonsum, Kantor Pos, " sebutnya.

Padahal, sambungnya dalam Perda Cagar Budaya ini pemerintah daerah harus mewadahi warga yang peduli pada pelestarian cagar budaya. Selain itu, juga ada alokasi anggaran untuk memberi ganti rugi kepada warga yang menemukan benda bersejarah.

"Diharapkan, seluruh bangunan bersejarah di Medan supaya dirawat dan dilestarikan. Sehingga generasi muda tidak lupa akan cagar budaya, " ujarnya.

Sebagaimana diketahui Perda Kota Medan No 2 Tahun 2012 tentang Pelesatarian Bangunan dan Lingkungan Cagar Budaya terdiri 49 Pasal, XX BAB. Dalam BAB II disebutkan, adapun tujuan Perda yakni pada Pasal 2 mempertahankan keaslian bangunan dan lingkungan cagar budaya yang mengandung nilai sejarah, ilmu pengetahuan dan kebudayaan.

Dalam BAB III ditentukan wewenang Pemko Medan dalam penyelenggaraan pelestarian, perlindungan, pemeliharaan, pemanfaatan, pemugaran dan pemulihan bangunan dan lingkungan cagar budaya.

Dalam pasal 5 disebutkan agar Pemko Medan melakukan inventarisasi terhadap bangunan dan lingkungan cagar budaya. Melakukan pendataan dan pendaftaran terhadap bangunan cagar budaya. Melakukan pengawasan terhadap pengelolaan serta pelaksanaan pemugaran bangunan cagar budaya.

Sedangkan pada pasal 6 disebutkan, Pemko Medan harus menyediakan informasi yang benar dan akurat tentang pengelolaan serta pemugaran dan pemulihan cagar budaya. Pemko wajib melakukan sosialisasi peraturan dan perundang undangan di bidang pengelolaan serta pemugaran cagar budaya kepada masyarakat.

Begitu juga pada BAB IV masalah hak dan kewajiban masyarakat. Pada pasal 7 disebutkan masyarakat berhak menikmati keberadaan bangunan cagar budaya. Masyarakat berhak memperoleh informasi yang berkaitan dengan pengelolaan cagar budaya. Masyarakat juga harus berperan serta dalam rangka pengelolaan bangunan dan cagar budaya sesuai aturan.

Sedangkan kewajiban masyarakat diatur di pasal 8 yakni setiap orang berkewajiban menjaga kelestarian bangunan cagar budaya serta mencegah dan menanggulangi kerusakan.

Bahkan pada BAB VIII diatur soal inventarisasi. Pada pasal 26, tim (Pemko Medan) melakukan review terhadap inventarisasi bangunan cagar budaya. Melakukan evaluasi terhadap hasil inventarisasi yang dilakukan secara periodik setahun sekali. Dan hasil inventarisasi harus dilaporkan kepada Kepala Daerah. Selanjutnya ketentuan lebih lanjut hasil inventarisasi diatur dalam Perwal dengan mendapat persetujuan dari DPRD Medan.

Pada BAB XVIII diatur masalah ketentuan Pidana, Pasal 46 disebutkan perbuatan pidana terhadap penyelenggara pengelolaan serta pemugaran dan pemulihan bangunan dan lingkungan cagar budaya dikenakan sanksi pidana sesuai dengan ketentuan peraturan. Perda itu ditetapkan di Medan 8 Maret 2012.  (ds/romisyah)




Komentar Anda

Berita Terkini