Ihwan Ritonga: Anggaran Penanggulangan Kemiskinan harus Ditambah

/

/ Minggu, 10 Maret 2019 / 11.24 WIB
Anggota DPRD Medan, Ihwan Ritonga saat menggelar acara sosialisasi V 2019 Perda Kota Medan No 5/2015 tentang penanggulangan kemiskinan di  Jl AR.Hakim Gang Langgar Simpanf Gang Rukun Lingkungan 9 Kelurahan Tegal Sari III Kec Medan Area, Sabtu 9 Maret 2019.

dailysatu.com
- Wakil Ketua DPRD Medan, Ihwan Ritonga meminta supaya anggaran untuk mengatasi masalah kemiskinan dinaikkan.

Ia berharap penambahan anggaran itu bisa menekan tingkat kemiskinan di Medan.

"Saya minta Pemko Medan menganggarkan anggaran lebih yang difokuskan untuk mengatasi kemiskinan di Medan.Dan Anggaran yang berkaitan dengan hal itu agar betul-betul diperhatikan oleh Walikota Medan," katanya saat menggelar acara sosialisasi V 2019 Perda Kota Medan No 5/2015 tentang penanggulangan kemiskinan di  Jl AR.Hakim Gang Langgar Simpang Gang Rukun Lingkungan 9 Kelurahan Tegal Sari III Kec Medan Area, Sabtu 9 Maret 2019.

Dikatakan, Anggaran yang dialokasikan saat ini hanya 10 % dari PAD dinilai masih kurang.

"Tenyata masih banyak warga miskin di kota Medan belum tercover bantuan miskin. Ini sangat kita sayangkan dan patut direspon, ke depan di R-APBD 2019 kita dorong supaya ditambah," ujarnya dihadapan ratusan emak-emak yang hadir.

Ihwan berharap, dengan adanya Perda Penanggulangan Kemiskinan sebagai dasar hukum pemberian bantuan kepada masyarakat supaya Pemko Medan menjalankan dengan maksimal.

Menurutnya, banyak jenis bantuan miskin yang patut dilaksanakan menuju masyarakat lebih sejahterah. Seperti bantuan bedah rumah, BPJS dan lainnya.

Diuraikannya Perda Kota Medan No 5 Tahun 2015 tentang Penanggulangan Kemiskinan terdiri XII BAB dan 29 Pasal.

Seperti pada BAB II Pasal 2 disebutkan tujuan Perda adalah menjamin perlindungan warga miskin secara bertahap. Mempercepat penurunan jumlah warga miskin.

Sedangkan pada BAB IV Pasal 9 yakni setiap warga miskin mempunyai hak atas kebutuhan pangan, pelayanan kesehatan, pelayanan pendidikan, pekerjaan dan berusaha, modal usaha, perumahan, air bersih dan sanitasi yang baik, mendapatkan lingkungan hidup yang baik dan sehat, rasa aman dari ancaman tindak kelerasan dan berpatisipasi dalam kehidupan sosial dan politik.

Sama halnya Pasal 10 dikuatkan untuk pemenuhan hak sebagaimana Pasal 9 dibiayai dan bersumber dari APBD. Untuk merealisasikan pelaksanaan program penanggulangan kemiskinan, Pemko wajib menyisihkan minimal 10 % dari Pendapatan Asli Daerah (PAD). Dalam percepatan penuntasan kemiskinan Pemko dapat menggalang partisipasi masyarakat dalam dunia usaha, lembaga pemerintah dan kemasyarakatan.

Sedangkan BAB V Pasal 11 menyebutkan agar warga miskin berkewajiban mengusahakan peningkatan taraf kesejahteraannya serta wajib mentaati dan berperan aktif terhadap segala upaya penanggulangan kemiskinan. Warga miskin juga berkewajiban mentaati norma, estetika dan peraturan. (ds/romisyah)

Komentar Anda

Berita Terkini