Hendra DS : Pemko Medan Diminta sediakan satu truk sampah satu kelurahan

/

/ Senin, 11 Maret 2019 / 21.12 WIB
Hendra DS saat acara sosialisasi IV Tahun 2019 Perda Kota Medan No 6/2015 tentang Pengelolaan Persampahan di Jl Denai Gg Galon/Tuba III, lingkungan 13, Kelurahan Tegal Sari Mandala II Kec Medan Denai, Senin 11 Maret 2019.

dailysatu.com- Anggota DPRD Medan, Hendra DS meminta Dinas Kebersihan dan Pertamanan (DKP) Medan untuk menambah armada pengangkutan sampah di Kelurahan Tegal Sari Mandala (TSM) II Kecamatan Medan Denai.

Selain itu, penambahan bak sampah dan petugas angkut sampah juga harus disediakan oleh Pemko Medan.

"Inilah salah satu lemahnya kegiatan kebersihan di daerah ini.Seyogianya satu ke­lurahan satu truk meliputi satu kelurahan. Padahal peraturan dari dinas      ke­bersihan dalam satu hari dua kali pe­ng­angkutan sampah," katanya saat saat acara sosialisasi IV Tahun 2019 Perda Kota Medan No 6/2015 tentang Pengelolaan Persampahan di Jl Denai Gg Galon/Tuba III, lingkungan 13, Kelurahan Tegal Sari Mandala II Kec Medan Denai, Senin 11 Maret 2019.

Dalam kesempatan itu Hendra menyampaikan sampah meru­pakan permasalahan bersama.

Sebab se­lama ini kebanyakan masyarakat mem­buang sam­pahnya ke dalam sungai, ke parit ataupun ke lahan kosong milik warga tanpa izin dari pemilik tanah.

Dengan adanya Perda No 6 Tahun 2015 tentang Pengelolaan Persampahan, lan­jut politisi Partai Hanura ini, diharapkan nantinya dapat dirasakan masyarakat, dan masyarakat ingin melakukannya dengan baik serta memiliki kepedulian tinggi ter­ha­dap sampah. Sehingga menjadi­kan Kota Medan menjadi sebuah kota yang bersih.

Sebab Pemerintah Kota (Pemko) Me­dan untuk membuat perda ini bukan me­ngejar target apa pun. Tetapi untuk men­ja­dikan sebuah kota yang benar-benar layak dihuni orang.

“Jadi bagaimana agar kita tidak terjerat ke dalam sanksi ini, maka kita sendirilah yang mengubahnya. Kemarin Kota Medan dijuluki kota terkotor. Nah, dengan adanya Perda No. 6 Tahun 2015 ini diharapkan, ada perubahan bagi seluruh warga Kota Me­dan dan Medan dapat menjadi kota bersih dan diharapkan pula menjadi contoh bagi kota-kota lainnya di Indonesia,” jelasnya.

Sekretaris DPC Hanura ini meminta kepada semua pihak, termasuk masyarakat di Kelurahan Tegal Sari Mandala (TSM) II agar mendukung perda tersebut.

Termasuk peran serta camat, lurah dan kepling yang diha­rapkan dapat beker­ja­ sama menyosiali­sasi­kan kepada masya­ra­kat agar terbangun ke­sadaran untuk tidak mem­buang sampah sem­ba­ra­ngan.

"Namun, sayangnya Lurah TSM II tak mau hadiri acara sosialisasi ini.Bukti, dia tak peduli dengan kebersihan, " tegasnya.

Rafika salah satu warga setempat yang ikut acara sosialisasi mengaku, tidak punya pilihan selain membuang sampah ke sungai. Sebab, sarana bak sampah tidak ada di lingkungannya.

"Mohon pak bak sampah disediakan di lingkungan kami. Sehingga kami tidak lagi buang sampah ke sungai. Kalau didenda Rp 10 juta dari mana uang kami," beber Rafika.

Menyikapi pengakuan warga, anggota DPRD Medan Hendra DS mendesak Dinas Kebersihan dan Pertamanan Kota Medan supaya menyediakan bak sampah di lingkungan.

"Warga jangan buang sampah ke sungai. Sampahnya digantung saja dulu, petugas sampah pasti datang mengumpulkan untuk dibuang ke TPS," tegas Hendra.

Sebagaimana diketahui, Perda Pengeloaan Persampahan terdiri XVII BAB dan 37 Pasal yang bertujuan menjaga kelestarian fungsi lingkungan hidup dan kesehatan masyarakat serta menjadikan sampah sebagai sumber daya. Sedangakan tujuan sosialisasi untuk menggugah kesadaran masyarakat hidup bersih.

Sampah yang dimaksud yakni sampah rumah tangga dan sejenisnya yang berasal kawasan komersial, kawasan industri, kawasan khusus dan fasilitas umum. Dalam Perda tersebut juga diatur tentang hak dan kewajiban.

Dimana setiap orang berhak mendapat pelayanan pengelolaan persampahan secara baik dan berkawasan lingkungan. Juga berhak mendapat perlindungan akibat dampak negatif dari kegiatan tempat  pemprosesan akhir sampah.

Sedangkan kewajiban yakni mengurangi sampah dengan cara yang berwawasan lingkungan. Menjaga dan memelihara kebersihan lingkungan. Sedangkan pihak pengelola kawasan koemersial, kawasan industri, kawasan khusus, fasilitas sosial dan umum wajib menyediakan fasilitas pemilahan sampah.

Perda ini juga mengatur tentang larangan dan ketentuan pidana. Seperti Pasal 32 dengan jelas mengatur larangan yakni setiap orang atau badan dilarang membuang sampah sembarangan di kota Medan, Menyelenggarakan pengelolaan sampah tanpa seizin Walikota dan menimbun sampah atau pendauran ulang sampah yg berakibat kerusakan lingkungan.

Dalam Pasal 35 diatur soal ketentuan pidana yakni setiap orang yg melanggar ketentuan dipidana kurungan 3 bulan atau denda Rp 10 juta. Sedangkan untuk suatu badan yang melanggar ketentuan dipidana kurungan 6  bulan atau denda Rp 50 juta.(ds/romisyah)

Komentar Anda

Berita Terkini