Hendra DS : Banyak RS Swasta Tak Jalankan Perda Sistem Kesehatan

/

/ Senin, 25 Maret 2019 / 17.58 WIB
Anggota DPRD Medan, Hendra DS saat Sosialisasi ke-VI Perda Nomor 4 Tahun 2012 ten­tang Sistem  Ke­sehatan Kota Medan di Jalan Denai Gang Giat, Kelurahan Tegal Sari Mandala (TSM) III,Kecamatan Medan Denai, Senin 25 Maret 2019.

dailysatu.com- Meski sudah memiliki Perda Nomor 4 Tahun 2012 ten­tang Sistem Ke­seha­tan Masya­rakat di Kota Medan, namun aturan ini belum sepenuhnya berjalan. Terbukti, hingga kini masih banyak Rumah Sakit (RS) swasta yang belum menaati perda tersebut.

" Masih banyak RS swasta yang tidak langsung memberikan pertolongan kepada pasien yang darurat karena ketiadaan biaya, dan itu masih menjadi keluhan masyarakat miskin, "kata anggota DPRD Medan, Hendra DS saat Sosialisasi ke-VI Perda Nomor 4 Tahun 2012 ten­tang Sistem  Ke­sehatan Kota Medan di Jalan Denai Gang Giat, Kelurahan Tegal Sari Mandala (TSM) III,Kecamatan Medan Denai, Senin 25 Maret 2019.

Padahal,katanya dalam Perda itu yakni pada pasal 14 disebutkan pasien sakit darurat harus dinomorsatukan kendati tidak ada biaya.

" Jadi, artinya bagi pasien gawat darurat, RS wajib melakukan pertolongan dan menanganinya tanpa menanyakan biayanya kepada pasien gawat darurat itu, "jelasnya.

Terlepas soal biayanya nanti, lanjutnya, jika pasien yang mengalami kondisi gawat darurat merupakan masyarakat miskin maka biaya pengobatan akan ditanggung oleh Pemko Medan.

" Jadi prinsipnya masyarakat sudah terlindungi kesehatannya oleh Pemko Medan,"kata politisi Hanura itu.

Bila nanti ada RS swasta yang menolak untuk menolak pasien gawat darurat itu,katanya,maka masyarakat bisa melaporkan ke Pemko Medan dalam hal ini Dinas Kesehatan.

Dimana, lanjut Caleg DPRD Medan Dapil IV Nomor Urut 1 dari Partai Hanura itu, bilamana RS yang menolak untuk memberikan pertolongan kepada pasien gawat darurat itu maka akan ada sanksi berupa pencabutan izin pendirian sarana kesehatan, dan
penutupan sarana kesehatan.

"Dan itu tertuang dalam pasal 87 dalam Perda itu, " katanya.

Masih dalam kesempatan itu, katanya,bahwa tujuan Perda Sistem Kesehatan ini mewujudkan tatanan kesehatan Kota, Pembanguna kota berwawasan kesehatan, meningkatkan kemandirian, mutu, untuk memperoleh pelayanan kesehatan.

"Dimana bila Perda ini dijalankan sesuai dengan kebutuhannya diyakini tidak ada lagi daerah yang alami gizi buruk, rawan penyakit menular dan terciptanya pelayanan kesehatan yang baik," katanya.


Seperti diketahui dalam Peraturan Daerah (Perda) nomor 4 Tahun 2012 tentang Sistem Kesehatan Masyarakat di Kota Medan semuanya mengatur soal sistem kesehatan masyarakat Kota Medan.

“Seperti dalam Bab II pasal 2 bahwa tujuan Perda salah satunya adalah meningkatkan mutu pelayanan kesehatan yang aman, adil, terjangkau dan terbuka bagi masyarakat, kemudian meningkatkan akses masyarakat untuk memperoleh pelayanan kesehatan,” jelasnya kepada ratusan emak-emak yang hadir.

Dalam Bab III pasal 3, katanya bahwa Perda ini meliputi subsistem terkait regulasi kesehatan, pembiayaan kesehatan, sediaan alat farmasi, alat kesehatan dan makanan, juga meliputi manajemen informasi kesehatan dan pemberdayaan.

“Jadi sesuai Perda ini maka sudah jelas apa hak dan kewajiban masyarakat dan pemerintah. Dengan adanya Perda ini sudah seharusnya tidak adalagi permasalahan di lapangan seperti abainya petugas kesehatan dalam melayani masyarakat,” pungkasnya

Hadir dalam kesempatan itu,Camat Medan Denai, Hendra Asmilan dan Lurah TSM III, Zainal.

Hendra Asmilan dalam kesempatan itu menuturkan kalau banyak warganya yang belum mengetahui Perda Sistem Kesehatan ini.

"Sehingga, dengan adanya sosialisasi ini diharapkan masyarakat akan mengetahui Perda itu, " pungkasnya.(ds/romisyah)

Komentar Anda

Berita Terkini