Diskusi Bareng JaDI Sumut, Ini Kata Anggota DPD RI Soal Pengawasan Anggaran

/

/ Minggu, 24 Maret 2019 / 14.32 WIB

dailysatu.com-Setiap 3 kali setahun, Dewan Perwakilan Daerah ( DPD) melakukan pengawasan penggunaan anggaran yang akan maupun yang sedang digunakan oleh  Pemerintahan provinsi.

Maka dari itu DPD akan selalu hadir di setiap kegiatan Musrembang Provinsi.
" Dengan menghadiri Musrenbang propinsi tersebut, makanya kita bisa
mengetahui secara detail anggaran yang akan dialokasikan nantinya," terang anggota DPD RI, Parlindungan Purba ketika menjadi narasumber di Diskusi Media bertemakan Peran DPD Dalam Pemerataan Pembangunan Infrastruktur di Sumut yang digelar di Komplek J City Jalan Karya Wisata Medan Johor Medan.

Adapun waktu pengawasan setiap 3 kali setahun itu dijelaskan Parlindungan Purba yakni pada awal pelaksaannya, saat pelaksanaan dan saat akan habisnya anggaran tersebut. " Dalam melakukan pengawasan DPD akan memilih-milih setiap pelaksanaan pembangunannta biasanya yang kita pilih itu yang besar-besar saja yang nilainya mewakili yang kecil-kecil dan nilainya bisa berskala nasional," terang anggota parlemen perwakilan Sumut ini. Ketika ditanya soal adanya permasalahan insfratruktur yang tidak mampu dan bukanlah kewenangan pemerintahan kab/kota, dirinya yang kembali mencalonkan diri sebagai calon anggota DPD RI di Pemilu 2019 kali ini mengaku akan memfasilitasinya ke provinsi seperti soal Irigrasi yang menurutnya terlalu banyak balai-balai termasuk balai jalan.

" Soal kewenangan dan tugas DPD RI yang diemban, misalnya kita punya kewenangan dalam memberikan usulan langsung ke pemerintah. Namun kewenangan DPD RI masih perlu ditingkatkankan dan akan terus melakukan terobosan-terobosan perbaikan demi kepentingan rakyat," katanya.

Sementara itu  Rurita Ningrum yang juga hadir sebagai narasumber mengharapkan perlunya pengawasan yang ketat dalam proses penggunaan anggaran APBN khusnya di Sumatera Utara. " Dibangunpun infrastruktur jika cepat rusaknya kan menimbulkan permasalahan bagi masyarakat,”ujarnya.

Sebagai pengamat anggaran  dari FITRA Sumut, dirinya  mengatakan dalam pengawasan penggunaan anggaran tersebut sangat efektif dilakukan dengan menggunakan Aplikasi Lapor. Di sejumlah daerah seperti Simalungun tidak aktif, namun Medan sudah berjalan.

“Medan sudah berjalan terintegrasi, DPD RI juga perlu melakukan pengawasan dengan menggunakan aplikasi lapor itu,” pungkasnya.

Sementara itu  Direktur Jaringan Demokrasi Indonesia ( JaDI) Sumut, Nazir Salim Manik mengatakan kerumitan yang dialami oleh para calon anggota DPD RI untuk duduk menjadi wakil rakyat seharusnya direspon dengan memberikan kewenangan yang sama dengan kalangan anggota DPR RI. Dalam beberapa kasus pada saat Pemilu, kerumitan yang dialami oleh calon DPD jauh lebih besar terkait suara dukungan yang mereka harus miliki untuk bisa duduk menjadi anggota DPD RI.

" Rata-rata anggota DPD RI yang duduk dari Sumatera Utara itu mewakili 365 ribu suara. Bagaimana pula kewenangannya bisa 'dianaktirikan' dalam berbagai kebijakan khususnya penganggaran. Anggota DPD inilah pihak yang benar-benar menjadi wakil masyarakat, karena tidak mewakili kepentingan partai politik. Melainkan kepentingan daerah dan kewenangannya ini diatur dalam undang-undang," terang Nazir yang merupakan mantan komisioner KPU Sumut ini sambil menekankan kalau dirinya sangat paham mengenai besarnya harapan dari masyarakat kepada seorang anggota DPD.(ds/woe)
Komentar Anda

Berita Terkini