Butong Minta Tim Terpadu BPJPH Medan segera Difungsikan

/

/ Sabtu, 16 Maret 2019 / 19.27 WIB
Anggota DPRD Medan, Surianto saat menggelar Sosialisasi ke-V Perda Nomor 10 tahun 2017 tentang Pengawasan serta jaminan produk halal dan higienis di Jalan Pasar III Barat Gang Jala 28 D, Kelurahan Rengas Pulau, Kecamatan Medan Marelan, Sabtu 16 Maret 2018.

dailysatu.com
- Ketua Fraksi Gerakan Indonesia Raya (Gerindra) DPRD Medan, Surianto mendesak agar tim terpadu Badan Penyelenggara Jaminan Produk Halal (BPJPH) Medan untuk segera difungsikan.

Ini agar pemantauan produk asing yang membanjiri pasar di Medan
lebih ketat.

"Kita mendorong agat BPJPH ini segera difungsikanlah, " katanya saat menggelar Sosialisasi ke-V Perda Nomor 10 tahun 2017 tentang Pengawasan serta jaminan produk halal dan higienis di Jalan Pasar III Barat Gang Jala 28 D, Kelurahan Rengas Pulau, Kecamatan Medan Marelan, Sabtu 16 Maret 2018.

Diharapkan dengan berfungsinya BPJPH kedepan masyarakat Kota Medan dapat lebih aman dan nyaman dalam memilih produk di pasaran.

Dikatakan, bahwa penggunaan label halal wajib di Indonesia khususnya di Medan. Dengan kata lain, setiap produk yang masuk dan diperjualbelikan di pasaran harus jelas kehalalannya, kecuali yang memang murni merupakan produk non-halal.

"Bagi umat Islam khususnya, jaminan produk halal jelas sangat penting, selain kandungan gizinya. Makanan halal sudah diatur dalam syariah Islam, mulai dari jenis bahan hingga cara memperoleh dan mengolahnya," katanya.

Lanjutnya, Perda produk halal dan higienis ini upaya perlindungan terhadap konsumen, khususnya masyarakat Islam.

Menurutnya, pertimbangan utamanya adalah belum adanya kepastian dan jaminan hukum bagi umat Islam untuk dapat mengonsumsi dan menggunakan produk halal.

"Hal ini membuat umat Islam kesulitan membedakan produk halal dan non-halal, dan membuat mereka ragu untuk mengonsumsi dan menggunakan produk di pasaran, " katanya.

Terapkan

Butong juga  meminta Pemerintah Kota (Pemko) Medan untuk segera menerapkan Peraturan Daerah (Perda) tentang Pengawasan serta jaminan produk halal dan higienis.

Sebab, kepentingan warga Medan yang beragama Islam untuk mengonsumsi makanan atau minuman yang baik dan dijamin kehalalannya secara normatif mesti dilindungi. 

Dengan secepatnya diberlakukannya Perda itu,katanya, Pertama, adanya jaminan produk halal akan memberikan perlindungan konsumen keamanan dan kenyamanan dalam mengonsumsi produk makanan dan minuman yang dijual.

Kedua, lanjutnya dengan adanya sertifikasi halal, produk-produk UMKM memperoleh nilai tambahan sehingga akan meningkatkan daya saing produk-produk khas kota Medan.

"Apalagi produk-produk korporasi global juga sudah mulai memasuki pasar bisnis industri halal ini," sebutnya.

Jaminan produk halal bagi bahan maupun makanan olahan,katanya menjadi sangat penting bagi umat Islam di Medan.

"Apalagi di era globalisasi perdagangan, berbagai makanan olahan dari luar negeri begitu mudah masuk ke Medan. Secara formal, keberadaan Perda ini menjadi wajib bagi konsumen Muslim. Bahkan sebenarnya umat lain pun akan diuntungkan dengan adanya jaminan halal tersebut. Sebab halal memberikan kebaikan dan keberkahan bagi hidup dan kehidupan, " jelasnya.

Diuraikannya, Perda No 10 Tahun 2017 tentang Pengawasan serta jaminan produk halal dan higienis terdiri XII BAB dan 21 Pasal.

Seperti dalam BAB II Pasal 3 disebutkan, pengawasan serta jaminan produk halal bertujuan memberikan kenyamanan, keamanan, perlindungan, keselamatan dan kepastian hukum ketersediaan produk halal dan higienis bagi masyarakat dan mengkomsumsi produk.

Dalam BAB III pada Pasal 4 disebutkan, pengawasan serta jaminan produk halal dan higienis yang dilaksanakan Pemko Medan setiap saat secara terencana dan sistematis dengan membentuk Tim Terpadu. Tim dimaksud terdiri, Pemko Medan, Balai POM, MUI, unsur masyarakat serta instansi/badan maupun lembaga lainnya.

BAB VII tentang Kewajiban pada Pasal 15, setiap pelaku usaha wajib berproduksi halal dan higienis. Mencantumkan informasi dan label halal tidaknya produk dengan jelas dan terang. Memisahkan barang dagangan yang halal dengan yang tidak halal serta mencantumkan masa berlaku produk dagangan. (ds/romisyah)







Komentar Anda

Berita Terkini