Bayek: Pemko Medan Diminta Maksimal Terapkan Perda Sistem Kesehatan

/

/ Selasa, 12 Maret 2019 / 11.49 WIB
dailysatu.com - Anggota DPRD Medan Mulia Asri Rambe SH (Bayek) minta Pemko Medan melalui Dinas Kesehatan Kota Medan, supaya maksimal melakukan pengawasan penerapan Perda No 4/2012 tentang Sistem Kesehatan Kota (SKK) Medan. Pengawasan maksimal, diyakini mampu menuju masyarakat sehat dan lebih sejahterah.

Penegasan dan harapan itu disampaikan Mulia Asri Rambe saat mengelar sosialisasi IV Tahun 2019 Perda Kota Medan No 4/2012, tentang Sistem Kesehatan Kota (SKK) di Jl Deli Raya Komplek Bank, Kelurahan Titi Papan, Kecamatan Medan Deli, Minggu (10/3/2019). Hadir saat sosialisasi tokoh pemuda, tokoh masyarakat dan ratusan konstituen.

Disebutkan Mulia Asri Rambe yang akrab disapa Bayek itu, Perda Sistem Kesehatan Kota sudah cukup bagus dan didorong Pemko Medan supa menjalankan dengan benar.

Sebagaimana diketahui, Perda SKK Medan terdiri XVI BAB dan 92 Pasal. Dalam BAB I Pasal 1 di ketentuan umum terdiri 51 ayat. SKK sebagai pedoman penyelenggaraan pembangunan kesehatan di wilayah kota Medan. Pada ayat 18 disebut pelayanan dasar yakni pelayanan kesehatan kepada warga Medan baik perorangan maupun pelayanan dasar pemerintah dan swasta.

Pada BAB II bertujuan untuk mewujudkan tatanan kesehatan yang mampu melibatkan partisipasi semua unsur terkait meningkatkan derajat kesehatan masyarakat kota.

Juga mewujudkan, pembangunan kota berwawasan kesehatan dan kemandirian. Meningkatkan mutu pelayanan kesehatan yang aman, adil, terjangkau dan terbuka bagi masyarakat. Meningkatkan akses masyarakat untuk memperoleh pelayanan kesehatan.

BAB 18 pada Pasal 32 terkait masalah gizi  yakni pemerintah dan swasta  bertanggungjawab dalam upaya perbaikan gizi untuk meningkatkan derajat kesehatan, kecerdasan dan produktifitas kerja. Pemko bertangungjawab atas pemenuhan lecukupan gizi keluarga miskin dan dalam situasi darurat.

Sama halnya di BAB XX Pasal 39 disebutkan, Pemko bertangungjawab dalam mengembangkan dan menyelenggarakan program usaha kesehatan sekolah.

Sedangkan Pasal 73 diatur masalah air minum yakni perusahaan air minum bersama Dinas makukan kerjasama dalam hal pelaksanaan pembangunan berwawsan kesehatan. Melakaukan pemantauan air bersih melakukan pemeriksaan secara berkala. Melakukan pembinaan dan pengawasan air minum yang layak komsumsi. (ds/Romi)
Komentar Anda

Berita Terkini