Bawaslu Sumut Akui Kehadiran Pemantau Sangat Membantu

/

/ Jumat, 08 Maret 2019 / 19.44 WIB
dailysatu.com -  Pengawas Tempat Pemungutan Suara ( PTPS) agar melaporkan setiap peristiwa atau adanya pelanggaran, yang terjadi di setiap TPSnya masing-masing  ke Badan Pengawasan Pemilu ( Bawaslu).

Hal itu dikatakan Komisioner Bawaslu Sumut, Suhadi Situmorang ketika membuka Sosialisasi Pengawasan Partisipatif dan Akreditasi Pemantau Pemilu yang digelar di Hotel LJ Jalan Gaharu Medan, Jumat (8/3/2019) sore.

Dalam sosialisasi yang turut dihadiri para Lembaga Swadaya Masyarakat ( LSM) serta lembaga pemantau Pemilu, Suhadi juga menjelaskan kalau PTPS akan sendirian di tempat kerjanya, bahkan mereka juga merupakan perwakilan dari lembaga pengawas. Disamping itu, pengawas akan menjadi hakim tunggal karena jika ada peristiwa/pelanggaran mereka berhak bertanya kepada petugas KPPS.

"Pengawas TPS di Kab/kota bisa menjadi hakim tunggal, sebab berdasarkan PKPU No 3, sebab jika ada peristiwa/pelanggaran pengawas tersebut berhak bertanya kepada KPPS. Setiap pengawas TPS agar jangan luput melaporkan setiap peristiwa yang terjadi ke Bawaslu atau secara berjenjang," terang Suhadi.

Diakuinya dalam perekrutan PTPS  sudah ditutup, namun sayangnya masih saja  ada TPS- TPS dibeberapa daerah di Sumut seperti diantaranya  kota Medan yang jumlah pemilihnya kecil/ sedikit yang belum juga  mendaftar. Maka dari itu, dirinya mengajak masyarakat untuk mau berkenan menjadi PTPS.

" Untuk PTPS diangkat pada 25 Maret 2019. Mereka juga harus mengawal pendistribusian logistik Pemilu. Makanya kehadiran Pemantau sangat membantu dalam pengawasan Pemilu," akunya. Dalam kesempatan itu dirinya juga mengaku dalam perekrutan PTPS memang sedikit mengalami kendala baik itu secara kuantitas maupun kualitas. Soalnya pengawas nantinya akan mengeluarkan produk hukum. Sementara itu, Faisal Mahrawa yang dihadirkan sebagai narasumber menjelaskan soal pemantau Pemilu telah dinyatakan di Pasal 435- 447 UU No 7 tahun 2017. Dalam Pemilu ada 3 peran masyarakat seperti masyarakat sebagai voters. " Sebagai voter yakni akses informasi terkait proses penyelenggaraan Pemilu dari penyelenggara Pemilu. Kemudian hak untuk diakui keberadaan dan perannya dalam memantau Pemilu serta hak untuk menyampaikan temuan/ laporan dan rekomendasi perbaikan atas penyelengaraan Pemilu," terang akademisi FISIP USU ini.

Peran yang kedua ditambahkan Faisal yakni, sebagai observers serta yang ketiga sebagai judges ( hakim). Disamping itu, akademisi ini juga menyatakan pemilu juga memiliki resiko yakni resiko terhadap penyelenggaraan Pemilu, resiko terhadap demokrasi dan resiko terhadap masa depan bangsa karena hasil yang tidak maksimal dari Pemilu.(ds/Woe)
Komentar Anda

Berita Terkini