Banyak Perda Tak Diterapkan, Hendra DS gagas bentuk Pansus

/

/ Selasa, 12 Maret 2019 / 14.00 WIB

dailysatu.com-  Banyaknya Peraturan Daerah (Perda) yang tidak diterapkan atau terkesan 'mati suri'  membuat anggota DPRD Medan, Hendra DS mendesak Pemerintah Kota Medan agar segera menerbitkan peraturan walikota dari banyaknya peraturan daerah yang sudah di sahkan oleh anggota dewan.

Bahkan secara tegas politisi Hanura itu akan mempelopori pembentukan Panitia khusus (Pansus) guna mempertanyakan sejumlah Perda yang tidak berjalan tersebut.

Hal itu disampaikannya saat melaksanakan Sosialisasi ke-V Perda Nomor 5 Tahun 2015 tentang Penanggulangan Kemiskinan yang digelar di Jalan Dame Ujung, Lingkungan XIV, Kelurahan Timbang Deli, Kecamatan Medan Amplas, Selasa 12 Maret 2019.

"Kita prihatin banyak sekali Perda yang telah diterbitkan terkesan 'mati suti'.Untuk itu, nantinya saya akan mempelopori pembentukan Pansus Perda tak berjalan ini di DPRD, " katanya dihadapan ratusan emak-emak yang hadir dalam sosialisasi tersebut.

Dia mengatakan tidak bisa diterapkannya sejumlah Perda akibat tidak adanya peraturan walikota tersebut mengakibatkan banyak peraturan yang telah disahkan tidak dapat diterapkan. Sehingga menurutnya, pengesahan perda tersebut terkesan sia-sia padahal telah menghabiskan anggaran yang cukup besar.

Sekretaris DPC Hanura itu mencontohkan beberapa perda yang belum diterapkan diantaranya Perda  Nomor 6 Tahun 2009 tentang Kesehatan Ibu, Bayi Baru Lahir, Bayi dan Balita (KIBBLA), Perda tentang Retribusi Pelayanan Kesehatan, Perda Pengelolaan Persampahan, Perda Madrasah Diniyah Takmaliyah Amaliyah (MDTA)  dan banyak perda lainnya.

"Termasuk Perda tentang penanggulangan kemiskinan yang hari ini saya sosialisasikan belum diterapkan oleh pemko Medan, " katanya.

Padahal, lanjutnya, jika Perda Penaggulangan Kemiskinan ini segera diterapkan maka diyakini warga miskin di Medan akan bisa berkurang.

"Insyaallah, 2020 nanti tidak akan ada lagi warga Medan yang miskin.Bila Pemko Medan serius mau menerapkan Perda (penanggulangan kemiskinan-red) ini, " tegasnya.

Kenapa diyakini angka kemiskinan di Medan akan berkurang, sambungnya, karena di dalam Perda Penanggulangan Kemiskinan itu diatur jelas tentang kewajiban Pemko Medan untuk mengalokasikan 10 persen dari Pendapatan Asli Daerah (PAD) untuk pelaksanaan program penanggulangan kemiskinan.

"Dimana, alokasi anggaran itu dipergunakan untuk bantuan pangan, kesehatan, pendidikan, perumaha, peningkatan keterampilan modal usaha serta perlindungan rasa aman, " katanya.

Jadi, ulangnya kepada emak-emak yang hadir, jika Pemko Medan mau melaksanakan Perda penanggulangan kemiskinan tersebut diyakini tahun 2020 tidak akan ada lagi warga miskin di Medan.

"Saya optimis bila itu berjalan 2020 tidak akan ada lagi warga miskin di Medan, " sembari menegaskan akan tetap mendorong terbentuknya Pansus Perda yang tak berjalan di Medan.

Hadir dalam kesempatan itu, Camat Medan Amplas, Edie Matondang.(ds/romisyah)

Komentar Anda

Berita Terkini