Ribuan Warga di Tanjung Mulia Resah Tak Miliki Sertifikat Tanah Sah

/

/ Rabu, 06 Februari 2019 / 06.36 WIB
SERAP ASPIRASI---- Anggota DPRD Medan Jangga Siregar serap aspirasi sejumlah keluhan masyarakat Tanjung Mulia Hilir, Senin 4 Februari 2019.

dailysatu.com-Warga Kelurahan Tanjung Mulia Hilir Kecamatan Medan Deli pertanyakan kejelasan 150 Ha status tanah yang mereka tempati persisnya Jl Kawat I s/d VI. Warga mengaku kendati sudah menempati lahan selama 90 tahun, namun hingga saat ini belum  mendapat surat tanah berupa SK Camat apalagi sertifikat. Warga kuatir sewaktu waktu ada penggusuran yang akhirnya merugikan warga.

"Tolong Bapak anggota dewan Jangga Siregar dapat memfasilitasi keluhan kami Hingga saat ini warga belum memiliki kejelasan surat tanah," ujar Syamsudin Purba saat mengikuti reses I Tahun 2019 gelombang I, anggota DPRD Medan Jangga Siregar  Partai Hanura di Jl Aluminium Raya, Kelurahan Tanjung Mulia Hilir, Kec Medan Deli, Senin (4/2/2019).

Hadir saat reses, tokoh agama, pemuda, tokoh masyarakat dan ratusan konstituen. Juga hadir Camat Medan Deli Fery Suheri dan Lurah Tanjung Mulia Hilir Hendra Syaputra serta kepling.

Disampaikan Syamsudin, ribuan Kepala Keluarga (KK)  resah dan selalu cemas akibat surat tanah mereka belum memiliki surat sah. Untuk itu mereka berharap Jangga Siregar dapat membantu sertifikat surat tanah mereka.

Keluhan lain juga disampaikan Sumiati terkait sulitnya pengurusan kepesertaaan kartu BPJS, KTP dan KK serta urusan akte. Sumiati berharap pemerintah tidak mempersulit urusan administrasi kependudukan dan keperluan lainnya. Warga butuh adanya peningkatan pelayanan kesehatan dan publik.

Sementara itu, Lurah Tanjung Mulia Hilir Hendra Syahputra disela sela reses kepada wartawan mengatakan, ada sekitar ribuan KK warga yang menempati tanah belum mendapat status tanah/surat tanah. Lahan dimaksud diperkirakan 150 Ha.

Memang, herannya kata Hendra, di lahan 150 Ha tersebut sudah ada yang memiliki Sertifikat Hak Milik (SHM). Namun ketika ditanya kenapa bisa terbit SHM sementara warga belum bisa memiliki. Hendra tidak bisa memberikan banyak keterangan dan mengaku baru 3 bulan menjabat Lurah. "Memang warga sudah ada yang menempati sejak Tahun 1920," sebut Hendra.

Menyikapi keluhan warga, Jangga Siregar SH mengatakan, aspirasi warga dipastikan akan disampaikan dalam paripurna resmi DPRD Medan. Selanjutnya, keluhan warga nantinya akan ditindaklanjuti supaya segera terealisasi.(ds/romisyah)

Komentar Anda

Berita Terkini