Ratusan Masyarakat Suku Nias di Rengas Pulau 'Dianaktirikan' Pemko Medan

/

/ Selasa, 12 Februari 2019 / 10.06 WIB
Reses I Gelombang II Tahun 2019 Anggota DPRD Medan, Jangga Siregar yang dilaksanakan di Jalan M.Basir Gang Damak, Pasar V, Kelurahan Rengas, Kecamatan Medan Marelan, Senin 11 Februari 2019.


dailysatu.com- Ratusan masyarakat suku Nias yang bermukim di Kelurahan Rengas Pulau merasa 'Dianaktirikan' oleh Pemerintah Kota (Pemko) Medan.

Hal itu terungkap saat Tokoh Adat masyarakat setempat Jonius Wau saat diberikan hak berbicara di pelaksanaan Reses I Gelombang II Tahun 2019 Anggota DPRD Medan, Jangga Siregar yang dilaksanakan di Jalan M.Basir Gang Damak, Pasar V, Kelurahan Rengas Pulau, Kecamatan Medan Marelan, Senin 11 Februari 2019.

"Banyak warga Nias disini, ada 512 Kepala Keluarga (KK) di Pasar IV juga ada, tapi anehnya di kantor lurah tak ada data kami. Itu saya tahunya waktu bulan Desember kemarin. Kami merasa tak dianggap. Tak tahu kami kenapa, mungkin ada komunikasi kami dengan pemerintah yang terhambat,"ungkap Jonius.

Jonius juga mengungkapkan, selama ini warga Nias di Rengas Pulau juga kesulitan mendapatkan Kartu Indonesia Sehat (KIS) dan dokumen kependudukan lainnya. Akibatnya, sebagian masyarakat disini belum pernah menyalurkan hak pilihnya saat Pemilu.

"Saya jamin, disini tak ada satupun warga yang mempunyai KIS. Kami tak pernah didata soal itu. Padahal kami banyak disini. Begitu juga soal KTP, sampai sekarang banyak kami yang belum punya." ungkapnya lagi.

Selain itu, Jonis juga menjelaskan kondisi perekonomian warga di lingkungannya. Menurutnya, secara ekonomi, masyarakat Nias layak dianggap lemah. Karena,

"Dari ratusan orang disini, paling yang anaknya yang kuliah cuma 10 orang. Itukan membuktikan ekonomi warga disini sulit. Ada kesenjangan ekonomi disini," jelasnya.

Keluhan juga disampaikan Efon Waruwu. Ia mengeluhkan sulitnya masyarakat mendapatkan air bersih di lingkungan 31.

"Air disini sangat sulit. Kita bertahun- tahun menunggunya. Tapi tak datang juga. Begitu juga dengan penerangan jalan," jelasnya.

Menanggapi pernyataan Jonius Wau, Lurah Renggas Pulau, Fajar Hamdi menjelaskan pihaknya kini tengah melakukan pendataan ulang.

"Saya baru 3 bulan menjabat, kita sedang data. Nanti kita akan klarifikasi. Mungkin ada miss komunikasi dengan pejabat sebelum saya," jelasnya.

Menanggapi hal itu, Jangga Siregar menyebutkan pihaknya akan segera berkoordinasi dengan kelurahan. Dirinya juga menyebutkan untuk siap memfasilitasi warga dalam hal pengurusan dokumen kependudukan.

"Soal dokumen kependudukan, bukan sepenuhnya salah lurah. Jadi jika ada KTP atau dokumen lain bapak ibu yang sudah lama tapi belum siap, saya akan bantu fasilitasi. Begitu juga dengan BPJS PBI, Pemko Medan anggarkan lagi Rp 21 Milliar untuk BPJS. Saya siap bantu uruskan juga," jelas Jangga.

Menanggapi keluhan air bersih, Jangga meminta warga untuk bermusyawarah agar pipa distribusi air PDAM Tirtanadi bisa disambungkan.

"Saya minta kepada warga untuk bermusyawarah. Semua warga harus sepakat, jika sudah sepakat, saya akan ikut bantu. Saya juga akan cari donatur agar pipa distribusi air bisa segera masuk ke Gang Damak ini," pungkasnya.(ds/romisyah)
Komentar Anda

Berita Terkini