Proklamasi Naibaho : Tidak Membuang Sampah Sembarangan, Masyarakat Sudah Membantu Pemerintah

/

/ Sabtu, 02 Februari 2019 / 19.52 WIB
Anggota DPRD Medan Drs Proklamasi K Naibaho, saat menggelar Sosialiasi Perda No.6 Tahun 2015 tentang persampahan yang digelar di Kelurahan Sempakata Kecamatan Medan Selayang Sabtu 2 Februari 2019 dan dihadiri tidak kurang dari 200 warga.

dailysatu.com- Dengan adanya predikat kota terjorok membuat Pemko Medan saat ini terus berjuang “memerangi” sampah agar kota ini bebas dari sampah. Saat ini penanganan permasalahan sampah masih belum maksimal.

Masyarakat juga harus mendukung program pemerintah dalam mengentaskan masalah persampahan di Kota Medan.

Hal itu dikatakan Anggota DPRD Medan Drs Proklamasi K Naibaho, saat menggelar Sosialiasi Perda No.6 Tahun 2015 tentang persampahan yang digelar di Kelurahan Sempakata Kecamatan Medan Selayang Sabtu 2 Februari 2019 dan dihadiri tidak kurang dari 200 warga.

Penanganan sampah, kata politisi Gerindra itu bukan hanya dilakukan pemerintah saja, namun juga bisa dikelola pihak swasta (pihak ketiga) namun masalah retribusi dan lainnya harus dibicarakan dengan pemerintah. Banyak hal yang bisa dilakukan warga dalam membantu pemerintah dalam menciptakan lingkungan bersih, nyaman dan asri.

“Tidak membuang sampah sembarangan saja, sudah membantu pemerintah dalam mengentaskan masalah persampahan ini,” ujarnya.

Beberapa waktu lalu, pengelolaan sampah sudah diserahkan ke kecamatan. Namun seiring waktu berjalan, pengelolaannya kembali ditarik Pemko Medan untuk penanganan sampah lebih signifikan.

"Menurut data yang ada, dari 2,5 juta penduduk Medan, sampah yang dihasilkan mencapai 2500 ton perhari. Persoalan sampah ini rumit dan perlu menjadi perhatian bersama. Sampah juga merupakan salah satu penyebab terjadinya banjir, "ujar Wakil Ketua DPC Gerindra Medan ini lagi.

Di dalam Perda Pengelolaan Persanpahan, katanya, sudah diterapkan banyak aturan dan sanksi bagi warga dan badan atau lembaga yang melanggarnya. Untuk warga pribadi yang membuang sampah sembarangan dikenakan denda Rp.10 juta dan hukuman penjara 3 bulan, sedangkan untuk badan atau lembaga dikenai denda Rp.50 juta dan hukuman kurungan 6 bulan, ujarnya lagi.

Dalam kesempatan itu, Br Sigiro warga Lingkungan III mempermasalahkan banyaknya lampu jalan yang padam di daerah mereka. Untuk itu warga berharap agar anggota dewan mau memperjuangkannya. Mengenai sampah, Lk VII masih bermasalah dengan sampah. Pendapatan orangtua siswa tidak sama, jadi ada yang keberatan dengan uang komite sekolah Rp.400 ribu.

Elida Hanum warga Lingkungan III Jalan Melati, tidak ada masalah dengan sampah di sini. Karena ada petugas sampah swasta yang langsung mengambilnya setiap hari. Keluhan lainnya, air bersih di daerah mereka mulai pukul 14.00-15.00 WIB mengucurnya sangat kecil dan itu membuat masyarakat susah.

Menanggapi itu, Proklamasi menyebutkan akan diusulkan ke Dinas Kebersihan dan Pertamanan. Mengenai air, itu tanggungjawab PDAM Tirtanadi, namun keluhan warga akan disampaikan kepada instansi terkait. Lurah menyatakan masalah lampu jalan akan disampaikan ke pemerintah melalui Musrenbang. (ds/romisyah)
Komentar Anda

Berita Terkini