Pemko Medan harus serius terapkan Perda Persampahan

/

/ Minggu, 10 Februari 2019 / 08.00 WIB
Anggota DPRD Medan, Modesta Marpaung saat melaksanakan Sosialisasi I Tahun 2019 Perda Kota Medan Nomor 6 Tahun 2015 tentang Pengolahan Persampahan di Jalan Pimpinan, Kecamatan Medan Perjuangan, Selasa 5 Februari 2019 lalu.

dailysatu.com
- Anggota DPRD Medan Modesta Marpaung  mengatakan Pemerintah Kota (Pemko) Medan harus memiliki keseriusan menerapkan Peraturan Daerah (Perda) Kota Medan Nomor 6 Tahun 2015.

Keseriusan itu harus dimulai dari institusi Pemko hingga masyarakat. Kepada aparat pemerintahan mulai camat, lurah dan kepala lingkungan, diharapkan dapat optimal melakukan sosialisasi.

Hal tersebut disampaikannya saat melaksanakan Sosialisasi I Tahun 2019 Perda Kota Medan Nomor 6 Tahun 2015 tentang Pengolahan Persampahan di Jalan Pimpinan, Kecamatan Medan Perjuangan, Selasa 5 Februari 2019 lalu.

Kegiatan sosialisasi perda tentang pengelolaan persampahan yang dihadiri ratusan warga setempat tersebut, berlangsung hangat dan disambut warga dengan baik.

Dalam sosialisasi tersebut, Politisi perempuan Golkar itu menyampaikan Perda yang disosialisasikan terdiri XVII BAB dan 37 Pasal, yang bertujuan menjaga kelestarian fungsi lingkungan hidup dan kesehatan masyarakat serta menjadikan sampah sebagai sumber daya.

“Sedangkan tujuan sosialisasi ini adalah untuk menggugah kesadaran masyarakat agar hidup bersih dan sehat,” ungkapnya.

Ia menjelaskan, sampah yang dimaksud dalam perda tersebut adalah sampah rumah tangga dan sejenisnya yang berasal kawasan komersial, kawasan industri, kawasan khusus dan fasilitas umum.

Dalam Perda tersebut juga diatur tentang hak dan kewajiban. Dimana setiap orang berhak mendapat pelayanan pengelolaan persampahan secara baik dan berkawasan lingkungan. Juga berhak mendapat perlindungan akibat dampak negatif dari kegiatan tempat  pemprosesan akhir sampah.

Sedangkan kewajiban, lanjut anggota Komisi C itu, yakni mengurangi sampah dengan cara yang berwawasan lingkungan, dan menjaga dan memelihara kebersihan lingkungan.

“Sedangkan pihak pengelola kawasan komersial, kawasan industri, kawasan khusus, fasilitas sosial dan umum, diwajibkan menyediakan fasilitas pemilahan sampah,” katanya.

Ia menambahkan, perda ini juga mengatur tentang larangan dan ketentuan pidana. Seperti Pasal 32 mengatur larangan, yakni setiap orang atau badan dilarang membuang sampah sembarangan, dan mnyelenggarakan pengelolaan sampah tanpa seizin Walikota dan menimbun sampah atau pendauran ulang sampah yang berakibat kerusakan lingkungan.

“Bahkan pada Pasal 35 diatur soal ketentuan pidana, yakni setiap orang yang melanggar ketentuan, dipidana kurungan 3 bulan atau denda Rp 10 juta. Dan bagi suatu badan yang melanggar ketentuan, dipidana kurungan 6 bulan atau denda Rp 50 juta,” tegasnya.

Bendahara PDK Kosgoro 1957 Medan itu menegaskan bahwa masalah sampah adalah tanggung jawab kita bersama. Mungkin langkah kecil yang bisa kita lakukan adalah menertibkan diri sendiri untuk tidak membuang sampah sembarangan.

“Kemudian mengedukasi anak-anak atau keluarga agar tidak memelihara kebiasaan buruk membuang sampah sembarangan,” pungkasnya.

Dalam kesempatan itu, Modesta juga menyerahkan Kartu Tanda Penduduk Elektronik (e-KTP), Kartu Keluarga (KK) serta Akte Kelahiran kepada ratusan warga yang dibantu pengurusan olehnya.(ds/romisyah)

Komentar Anda

Berita Terkini