Komisi A Dorong KPK Usut Revitalisasi Pasar Timah

/

/ Kamis, 14 Februari 2019 / 15.05 WIB

dailysatu.com- Anggota Komisi A DPRD Sumut mendorong Aparat Penegak Hukum (APH) untuk mengusut pengalihan fungsi lahan Jalan Timah yang terletak di Kelurahan Sei Rengas II Kecamatan Medan Area.

"Kalau perlu Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) supaya turun mengusut dugaan alih fungsi lahan di Jalan Timah," tegas Anggota Komisi A, Ramses Simbolon saat Rapat Dengar Pendapat (RDP) dengan perwakilan pedagang pasar Timah, Kamis 14 Februari 2019.

Pada RDP yang dipimpin Sekretaris Komisi A, HM. Hanafiah Harahap, Ramses Simbolon menyebutkan bahwa bangunan milik pengembang CV Dwi Jaya Manunggal Pratama diduga ilegal. Karena bangunan berdiri diatas lahan badan Jalan dan jalur hijau PT Kereta Api Indonesia (KAI). Sementara lahan yang sebelumnya diatas badan jalan hingga saat ini belum ada perubahan peruntukan resmi sesuai Perda.

"Atas dasar apa badan jalan dialifungsikan sehingga berdiri bangunan. Kita suratin saja KPK, karena dengam berdiri bangunan tanpa izin resmi. Ini pasti ada persekongkolan dan konspirasi jahat," tuding politisi Gerindra itu.

Pernyataan Ramses Simbolon itu diperkuat anggota Komisi A lainnya, Nezar Djoeli.

Dalam RDP itu, politisi NasDem itu mempertanyakan dasar apa pihak PT KAI Divre I Sumut memberikan hak sewa kepada pengembang revitalisasi pasar timah.

"Itu kan (jalan timah) adalah tanah milik grand sultan.Dasar apa pihak KAI bisa menyewakan lahan itu kepada pihak ketiga.Dan, sama seperti dengan pak Ramses Simbolon, saya mengusulkan agar aparat hukum, kejaksaan, polisi hingga KPK turun untuk mengusut alih fungsi lahan itu, " katanya.

Dalam pertemuan itu, sejumlah anggota Komisi A melihat adanya kejanggalan dalam penerbitan izin untuk merevitalisasi pasar timah.

Kejanggalan itu, timpal Wakil Ketua Komisi A, Brilian Mochtar dari adanya penerbitan Izin Mendirikan Bangunan (IMB) untuk merevitalisasi pasar timah tanpa adanya AMDAL Lalin.

"Selain itu, bangunan pasar timah yang dibangun pihak ketiga berada di jalur hijau, " sebut politisi PDI Perjuangan itu.

Sementara sebelumnya, Bagian Aset  PT KAI Divre I Sumut, Susyanto mengakui bahwa ada kontrak sewa antara PT KAI dengan pihak ketiga untuk merevitalisasi pasar timah.

Namun, katanya kontrak sewa berdurasi 5 tahun itu dilakukan di PT KAI Pusat Bandung.

"Sewanya selama 5 tahun pak, " jelasnya singkat.

Sementara, Perwakilan dari PKP2R Medan,Indri menyebutkan bahwa pada 26 Oktober 2016 ada surat dari Walikota Medan terkait tentang rencana melakukan pelebaran jalan timah dari lebar 10 meter menjadi 5 meter.

Dalam RDP yang berjalan alot itu, akhirnya Komisi A pun menunda rapat tersebut dengan harapan seluruh pihak yang berkaitan dengan polemik revitalisasi pasar timah dapat menyiapkan seluruh dokumen pendukung terkait pemberian izin.

"Jadi kita skor rapat ini dan akan kembali mengundang pihak-pihak terkait persoalan ini, " kata  Harahap.

Begitupun, kata Hanafiah pihaknya meminta agar revitalisasi pasar timah untuk distanvaskan.

"Stanvaskan dulu lah," sambil menutup RDP tersebut.(ds/romisyah)










Komentar Anda

Berita Terkini