Iswanda Ramli : Warga Medan Miliki KTP, Gratis Berobat di Puskesmas

/

/ Minggu, 10 Februari 2019 / 11.29 WIB
Anggota DPRD Medan Iswanda Ramli saat sosialisasi II Tahun 2019 Perda Nomor 7 Tahun 2016 tentang Retribusi Pelayanan Kesehatan yang digelar di Jalan Bunga Asoka, Gang Subur Kelurahan Asam Kumbang, Kecamatan Medan Selayang, Minggu 10 Februari 2019.

dailysatu.com
- Anggota DPRD Kota Medan, Iswanda Ramli menyebutkan bahwa warga Kota Medan yang memiliki Kartu Tanda Penduduk (KTP) gratis berobat di Pusat Kesehatan Masyarakat (Puskesmas).

Hal itu disampaikannya saat menggelar Sosialisasi II Tahun 2019 Perda Nomor 7 Tahun 2016 tentang Retribusi Pelayanan Kesehatan yang digelar di Jalan Bunga Asoka, Gang Subur Kelurahan Asam Kumbang, Kecamatan Medan Selayang, Minggu 10 Februari 2019.

"Melalui sosialisasi Perda ini, saya mengingatkan bahwa setiap warga Kota Medan yang memiliki Kartu Tanda Penduduk (KTP) tidak dipungut biaya retribusi untuk menggunakan jasa layanan kesehatan di Pusat Kesehatan Masyarakat (Puskesmas)," katanya.

Hal itu sebutnya, sesuai dengan bab VI pasal 11 Perda tersebut yang menyebutkan bahwa bagi penduduk daerah yang memiliki dan menunjukkan KTP/KRT/KS atau kartu jaminan/asuransi kesehatan lainnya tidak dipungut biaya retribusi.

Begitu pula dengan keluarga miskin, anak jalanan, korban kekerasan juga dibe­bas­kan dari retribusi layanan kese­hatan di puskesmas. Sesuai dengan Bab IX pasal 16 perda yang menyebutkan, pem­bayaran retribusi untuk keluarga mis­kin, anak jala­nan, korban kekerasan dan yang dipersa­ma­kan dan kelompok ter­tentu dibebankan kepada pemerintah daerah.

“Jadi jelas, walaupun tak punya kartu KIS, tapi masih punya KTP bisa berobat ke Puskesmas dengan gratis,” ungkapnya.

Dikatakan, Perda ini dibuat dalam rangka meningkatkan mutu pelayanan kesehatan terjangkau dan terbuka bagi masyarakat.

"Kemu­dian meningkatkan akses masyarakat untuk memperoleh pelayanan kesehatan,” ujar Wakil Ketua DPRD Medan itu.

Politisi Golkar itu mengatakan, pelayanan kesehatan wajib dinikmati warga dengan mutu terbaik, aman, terjangkau. Banyak kasus di masyarakat pelayanan kesehatan di lapangan tidak sesuai kenyataan. Banyak warga dengan kepesertaan BPJS Kesehatan Mandiri dan Penerima Bantuan Iuran (PBI) sering tidak mendapatkan pelayanan maksimal dari pusat-pusat layanan kesehatan baik itu puskesmas maupun rumah sakit.

Dalam kesempatan ini, Nanda begitu sapaan akrabnya mengajak masyarakat untuk benar-benar bisa memahami penting­nya peraturan dae­rah.

Kegiatan sosialisasi perda tentang Retribusi Pelayanan Kesehatan  itu sendiri dihadiri ratusan warga setempat dan berlangsung hangat dan disambut warga dengan baik.

Seperti disebutkan di bab II pasal 5 Perda tersebut bahwa wajib retribusi pelayanan kesehatan adalah orang pribadi atau badan yang menurut ketentuan peraturan perundang-undangan retribusi diwajibkan untuk melakukan pembayaran retribusi, termasuk pemungut atau pemotong retribusi tertentu.

Selain itu Tingkat jasa pelayanan retribusi di atur pada BAB IV Pasal 7 yang menjelaskan tingkat penggunaan jasa retribusi pelayanan kesehatan diukur berdasarkan jenis pelayanan yang digunakan oleh subjek retribusi meliputi, pemeriksaan kesehatan, pengobatan penyakit, rawap inap, pengobatan pencegahan, pemeriksaan laboratorium Klinis, pemeriksaan air, pemeriksaan radiology, pemeriksaan kesehatan lingkungan tempat usaha, pemeriksaan dan pengobatan tenaga kerja dan rehabilitasi Medik.(ds/romisyah)




Komentar Anda

Berita Terkini