DPC BARA API pertanyakan laporan dugaan pungli di SMAN 1 Padang Bolak

/

/ Rabu, 13 Februari 2019 / 12.37 WIB

dailysatu.com-Ketua DPC LSM Bara Api Kabupaten Padang Lawas Utara (Paluta), Mora Bangun Simbolon mempertanyaan laporan dugaan pungutan liar (pungli) yang dilakukan oknum Kepala Sekolah (Kepsek) dan Komite SMA Negeri 1 Padang Bolak ke Kejari Paluta.

Sebab, laporan yang dilayangkan pihaknya sejak 14 Januari 2019 lalu hingga kini pihak Kejari Paluta belum ada memberikan informasi terkait kasus tersebut.

"Sudah sebulan sejak kami laporkan belum ada informasi dari pihak Kejari Paluta terkait dugaan pungli yang dilakukan oknum Kepala Sekolah (Kepsek) dan Komite SMA Negeri 1 Padang Bolak," katanya kepada dailysatu com, Rabu 13 Februari 2019.

Padahal, kata Simbolon dalam laporan tersebut pihaknya telah melengkapi adanya dugaan pungli berkedok sumbangan Dana Pendidikan Komite sekolah yaitu sebesar  Rp.50.000/siswa/bulan.

Simbolon juga menjelaskan bahwa melihat dari bukti kertas dan keterangan beberapa siswa tersebut disitu diduga setiap siswa sudah di patok untuk membayar Rp.50.000,- /siswa/bulan.Dan itu sudah jelas melanggar Permendikbud Nomor 75 Tahun 2016 Tentang Komite Sekolah.

"Melihat dari bukti kertas penerimaan paraf pembayaran dan keterangan beberapa murid tersebut disitu diduga tiap tiap siswa sudah di patok untuk membayar Rp.50.000,- /siswa/bulan" jelasnya.

Karena kata Simbolon, mengacu kepada Permen tersebut regulasinya sangat terang. Disitu dijelaskan bahwa sekolah dilarang melakukan pungutan kepada murid dan wali murid.

“Dalam pasal itu sangat terang, di situ di jelaskan bahwa tidak boleh Komite Sekolah melakukan pungutan kepada murid, dan orang tua murid” terang Simbolon.

Adapun katanya lagi, Komite Sekolah hanya boleh melakukan penggalangan dana untuk melaksanakan fungsinya dalam memberikan dukungan tenaga, sarana dan prasarana, serta pengawasan pendidikan dengan catatan, penggalangan dana yang dilakukan dalam bentuk bantuan atau sumbangan sukarela.

“Tapi yang terjadi selama ini disekolah tersebut adalah uang Komite yang dipungut tidak bersifat sukarela sebab besaran dan waktunya telah ditetapkan. Walaupun itu berdasarkan kesepakatan antara orang tua murid dan pihak sekolah, tetapi besaran jumlah dan waktunya ditetapkan maka hal tersebut menjadi sumbangan wajib, bukan lagi sukarela, hal tersebutlah yang tidak boleh” jelas simbolon.

Ditambahkan,  di Pasal 11 dan Pasal 12 ditekankan secara tegas bahwa penggalangan dana yang dilakukan pihak sekolah tidak diperbolehkan bersumber dari perusahaan rokok, perusahaan minuman beralkohol dan partai politik.

"Untuk itu kita berharap agar Kejari Paluta segera menindaklanjuti laporan itu, " pungkasnya.(ds/Malik)

Komentar Anda

Berita Terkini