Dame : Banyak orang miskin tak dapat bantuan pemerintah

/

/ Rabu, 13 Februari 2019 / 14.41 WIB
Reses I Anggota DPRD Medan, Dame Duma Sari Hutagalung di Jalan Beringin II, Kelurahan Helvetia, Kecamatan Medan Helvetia, Selasa 12 Februari 2019

dailysatu.com- Anggota DPRD Medan, Dame Duma Sari Hutagalung menyebutkan banyaknya program pemerintah dinilai tidak tepat sasaran.

Hal itu, katanya, akibat buruknya sistem pendataan warga miskin atau prasejahtera yang dilakukan Badan Pusat Statistik (BPS) Kota Medan yang justru membuat  masyarakat kecewa.

Hal itu dikatakannya saat melaksanakan Reses I di Jalan Beringin II, Kelurahan Helvetia, Kecamatan Medan Helvetia, Selasa 12 Februari 2019.

"Saat ini yang terjadi justru banyak yang seharusnya mendapatkan bantuan tetapi tidak memperoleh bantuan apapun. Padahal, banyak sekali program pemerintah yang diperuntukan untuk pengentasan kemiskinan tidak tepat sasaran, "tegasnya.

Atas dasar itulah, Badan Pusat Statistik (BPS) diminta untuk dapat melibatkan secara langsung Kepala Lingkungan (Kepling) sehingga  pendataan warga miskin benar-benar terdata.

"Untuk  program pengentasan kemiskinan yang digulirkan pemerintah memang tidak pernah tuntas,kami sudah berulangkali bertanya bagaimana jalannya program kemiskinan ini.Disinilah kami bertanya bagaimana kinerja BPS," ucap politisi perempuan Gerindra itu.

Apa yang disampaikan politisi Gerindra tersebut setelah menerima keluhan masyarakat di Kecamatan Medan Helvetia.

Di lingkungan tersebut beberapa warga memilik kartu Anjungan Tunai Mandiri (ATM) Program Keluarga Harapan ( PKH ), tapi isinya tidak ada.

" Saya punya ATM bantuan dari pemerintah,tapi isinya tidak ada mengambil beras pun tidak bisa.Untuk apa kami diberikan bantuan bila tidak dapat dipergunakan ," keluh Ros Juwita warga Jalan Beringin saat itu.

Lain halnya dengan, Endang Br Hutabarat yang tinggal di Jalan Beringin II yang tidak mendapat bantuan apa pun.

" Saya, hidup susah,tapi setiap ada bantuan dari pemerintah tidak pernah dapat apa pun.Saya sudah capek mengadu kepada Kepling,tapi tidak pernah direspon ," ucapnya.

Kembali, Dame bicara mengatakan bahwa apa yang disampaikan warga tersebut sudah menjadi polemik saat ini.

"Apa yang dikeluhkan ibu-ibu bukan menjadi rahasia umum lagi. Ini persoalan yang paling  rumit karena beragam bantuan dari pemerintah, tapi masih belum merata didapat masyarakat yang dalam kategori tidak mampu .Disinilah kami bertanya bagaimana kinerja BPS  yang seharusnya teliti dilapangan dan melibatkan Kepala Lingkungan (Kepling) ," katanya.

Dia mengatakan seharusnya tim survei BPS dilapangan mengecek secara langsung kondisi masyarakatnya.

"Persoalan ini perlu kami sampaikan tidak akan tuntas sampai kapan pun bila tidak ada kordinasi dengan aparat pemerintah setempat.Kami sebagai perwakilan masyarakat juga bertanya bagaimana pendataan masyarakat mampu di lapangan ,"pungkasnya. (ds/romisyah)

Komentar Anda

Berita Terkini