Bawaslu Mengaku Kesulitan Awasi Kampanye, KPU Mengaku Bukan Kewajiban dan Urusan Mereka

/

/ Jumat, 01 Februari 2019 / 17.14 WIB
Ketua KPUD Asahan,Hidayat. SP

dailysatu.com
-Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) Kabupaten Asahan, mengaku kesulitan dalam mengawasi kampanye para calon legislatif (Caleg). Karena Komisi Pemilihan Umum (KPU) Asahan dan parpol peserta pemilu  tidak ada menyerahkan daftar pelaksanaan kampanye mereka.


Hal ini dikatakan oleh Ketua Bawaslu Asahan, Khomaidi Hambali Siambaton kepada Wartawan, kemarin melalui selulernya.

Menurutnya, sesuai dengan Undang Undang Pemilu Nomor 7 Tahun 2017. Tidak semua caleg ataupun pengurus partai politik peserta pemilu bisa berkampanye. 

"Hanya pengurus parpol, caleg, orang per orang atau lembaga yang ditunjuk oleh parpol dan didaftarkan ke KPU  yang boleh berkampanye," ungkapnya.

Menurutnya, tidak adanya daftar pelaksana kampanye ini menyulitkan bagi Bawaslu dan Panwas Kecamata untuk mendeteksi apakah  suatu kegiatan yang dilakukan oleh seorang caleg tersebut merupakan kampanye atau bukan. 

Khomaidi Siambaton juga mengatakan, laporan daftar pelaksana kampanye terdiri dari 4 rangkap. Satu diserahkan ke KPU setempat, satu rangkap diserahkan ke kepolisain, satu rangkap ke Bawaslu dan satu rangkap untuk arsip dari Parpol yang bersangkutan.

Meskipun demikian, KPU daerah sebagai penyelenggara pemilu tetap berkewajiban menyampaikan berkas daftar pelaksana kampanye  ke Bawaslu agar Bawaslu dapat mengawasi pelaksanaan kampanye.

Terpisah, Ketua Komisi Pemilihan Umum  (KPU) Asahan, Hidayat SP ketika dikonfirmasi dailysatu.com, Kamis (31/1) sekira pukul 11:30 WIB di kantornya, membenarkan jika KPU Asahan belum ada menyerahkan daftar pelaksana kampanye. Namun dia menepis jika pihaknya yang  berkewajiban menyerahkan daftar pelaksana kampanye tersebut. "Itu kewajiban Parpol bukan KPU,"ujarnya.

Ketua KPU juga mengatakan, sesuai dengan ketentuan UU, mengenai aturan kampanye pilpres dan legislatif terdapat perbedaan. Dalam kampanye Pilpres, tim kampanye Pilpres didaftarkan selambat-lambatnya satu hari sebelum masa kampanye, sedangkan kampanye legislatif selambat-lambatnya satu hari sebelum pelaksanaan kampanye.

 "Jadi dibolehkan parpol satu hari menjelang pelaksanaan kampanye baru melaporkan daftar pelaksana kampanyenya," jawab dia.


Meskipun demikian, Hidayat menyatakan jika pihaknya sudah mengirimkan surat ke partai-partai politik agar menyerahkan daftar pelaksana kampanye. Namun sejauh ini Parpol belum juga melaporkan daftar pelaksana kampanyenya ke KPUD setempat.


Hidayat mengakui, dari 16 Partai Politik peserta pemilu 2019,   hanya tiga parpol yang baru menyerahkan daftar pelaksana kampanyenya. Itupun ketiganya partai besar. Sedangkan yang lain belum menyerahkan daftar pelaksana kampanyenya.

 "Jadi sebenarnya tidak masalah jika parpol belum melaporkan pelaksana kampanye karena dibolehkan selambat-lambatnya satu hari menjelang hari H pelaksanaan kampanye ,"terang Hidayat. (ds/Hendri)








Komentar Anda

Berita Terkini