Terkait Pemilihan BPD, Camat dan Kades Lecehkan Surat DPRD Asahan

/

/ Selasa, 29 Januari 2019 / 21.33 WIB
dailysatu.com - Desa Pulau Rakyat Pekan, Kecamatan Pulau Rakyat, Kabupaten Asahan dinilai lecehkan surat kesepakatan tentang pemilihan BPD (Badan Permusyawarahan Desa). Pasalnya, saat ini  Camat Pulu Rakyat dan Kepala Desa Pulau Rakyat Pekan tidak lakukan penetapan BPD secara pemungutan suara.

Hal ini dijelaskan, oleh satu satu calon BPD Desa Pulau Rakyat Wira Pratama saat diwawancarai dailysatu.com, Selasa (29/01/2019)

"Saat ini pihak Desa dan Camat telah lecehkan surat dari DPRD Asahan tentang pemilihan BPD, pasalnya pihak Camat lakukan pemilihan BPD tidak sesuai peraturan yang mana mereka lakukan secara perwakilan seharusnya secara pemilihan langsung,"kata Wira Pratama.

Ia juga mengatakan, bahwa sebelumnya telah dilakukan kesepakatan saat rapat di aula Madani Dprd Asahan, bahwa penetapan BPD secara pemilihan langsung.

"Sesuai dengan perda nomor 8 tahun 2018 tentang BPD, tapi saat ini pihak camat tidak taat peraturan tersebut artinya mereka telah lecehkan,"terang Wira Pratama.

Camat Pulau Rakyat Alinudin saat hendak dikonfirmasi dikantornya, pihak staf menghalangi awak media bertemu camat untuk konfirmasi dan sambari mengatakan pak camat lagi pusing.

Sementara Kepala Desa Pulau Rakyat Suyadi mengatakan, bahwa pemilihan BPD dilakukan secara perwakilan dikarenakan tidak ada anggaran untuk melakukan pemilihan secara langsung.

"Sebenarnya ini ketentuan dari panitia saya tidak ada intervensi berharap ini baik baik saja berjalan dalam pemilihan BPD, "pungkas Suyadi.

Menilai pernyataan Kades Pulau Rakyat Pekan, anggota DPRD Asahan Fraksi PDI Perjuangan Rosmansyah menyayangkan bahwa sistem penetapan BPD itu tidak sesuai dengan perda nomor 8 tahun 2018.

"Seharusnya mereka melakukan sesuai peraturan, jika mereka tidak lakukan secara pemilih langsung maka mereka (Camat) cacat hukum,"akhir Rosmansyah

Ia juga mengatakan, sistem pemilihan BPD itu setiap Dusun di Desa tersebut harus diwakili calon masing dan dalam pemilihan tersebut harus 30% wanita, baru lakukan pemungutan secara langsung.(ds/Nanda)
Komentar Anda

Berita Terkini