Ranperda Sistem Pengendalian dan Pengawasan Distribusi Elpiji Disetujui

/

/ Senin, 14 Januari 2019 / 14.35 WIB

dailysatu.com- DPRD Medan menyetujui Ranperda inisiatif yang digagas anggota dewan, tentang Pelaksanaan Sistem Pengendalian dan Pengawasan Distribusi Tertutup Elpiji tertentu. Persetujuan DPRD itu diambil dalam rapat paripurna dewan, Senin (14/1).

Pada rapat paripurna yang dipimpin  Ketua DPRD Henry Jhon Hutagalung itu disebutkan salah satu alasan dewan mengajukan Ranperda adalah untuk menjamin kebutuhan akan ketersediaan elpiji di masyarakat.

Sedangkan untuk menghindari monopoli, penyediaan dan pendistribusian, DPRD memandang perlu dilakukan pengendalian tertutup.

Sebelumnya, juru bicara pengusul Ranperda Hendrik Sitompul,  saat membacakan tanggapan atas pemandangan umum faraksi-fraksi terhadap penjelasan pengusul atas Ranperda ini, mengapresiasi dukungan yang disampaikan fraksi-fraksi yang disampaikan pada rapat paripurna sebelumnya.

Menurut Hendrik Sitompul, umumnya fraksi di DPRD Medan  menyetujui dan mendukung usulan Ranperda ini. Hanya Fraksi Partai Keadilan Sejahtera (F-PKS) yang menyebutkan belum perlu. Sedangkan Fraksi Partai Amanat Nasional (F-PAN) mendukung dengan sejumlah catatan.

Kata Hendrik Sitompul, F-PKS berpendapat Ranperda tentang Pelaksanaan Sistem Pengendalian dan Pengawasan Pendistribusian Tertutup Elpiji, belum perlu. Alasannya karena waktu yang tidak memungkinkan untuk menyelesaikan pembahasan Ranperda. Menurut F-PKS DPRD saat ini masih memiliki banyak utang pembahasan Ranperda yang belum selesai.

Kemudian,  F-PKS mengusulkan dan mendorong agar DPRD mengusulkan kepada wali kota untuk menerbitkan peraturan wali kota yang mengatur tentang pendistribusian elpiji. Karena penerbitan peraturan wali kota bisa lebih cepat dan lebih efektif dari segi waktu dan pembahasannya.

Atas pandangan F-PKS ini, disebutkan Hendrik Sitompul, bahwa para pengusul Ranperda berpendapat upaya pembenahan pendistribusian elpiji 3 kg secara tepat sasaran harus dipayungi oleh payung hukum yang kuat.

Sedangakan menyangkut waktu yang tidak memungkinkan, dijawab Hendrik Sitompul, masih memungkinkan, dengan pengaturan dan penetapan jadwal dalam prinsip mengefektifkan jadwal persidangan yang ada pada semua tingkatan. Karena Ranperda ini dipandang penting demi mengakomodasi kepentingan masyarakat dan terciptanya rasa aman dan nyaman serta keterlanjutan pembangunan Kota Medan.(ds/romisyah)
Komentar Anda

Berita Terkini