Ranperda Peningkatan Kualitas Perumahan & Pemukiman Kumuh Disahkan Jadi Perda

/

/ Senin, 21 Januari 2019 / 19.45 WIB


dailysatu.com- Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kota Medan bersama Pemerintah Kota Medan menyetujui Rancangan Peraturan Daerah (Ranperda) Kota Medan tentang Pencegahan dan Peningkatan Kwalitas Terhadap Perumahan Kumuh dan Permukiman Kumuh menjadi Peraturan Daerah (Perda).

Persetujuan itu diambil dalam sidang paripurna DPRD Kota Medan, Senin (21/1/2019) yang dipimpin Ketua DPRD, Henry Jhon Hutagalung bersama para wakil ketua.

Persetujuan juga ditandai dengan penandatanganan konsep persetujuan oleh Ketua DPRD, Henry Jhon Hutagalung dengan para Wakil Ketua, yakni Iswanda Nanda Ramli, Ihwan Ritonga dan Burhanuddin Sitepu bersama Walikota Medan, Dzulmi Eldin.

Fraksi Partai Demokrat dalam pendapatnya yang disampaikan, Parlaungan Simangunsong, mengatakan kehadiran Perda ini benar-benar sangat dibutuhkan pada saat ini, mengingat permasalahan perumahan kumuh dan permukiman kumuh di Kota Medan semakin hari semakin berkembang.

“Kondisi ini dapat terlihat di daerah-daerah padat penduduk, seperti di Daerah Aliran Sungai (DAS) dan pinggiran rel kereta api. Semuanya ini dipicu akibat pesatnya tingkat urbanisasi serta minimnya lahan yang tersedia. Jelasnya, Perda ini sangat dibutuhkan Pemko Medan sebagai payung hukum untuk melakukan pencegahan dan peningkatan kualitas terhadap perumahan kumuh dan permukiman kumuh,”  ungkap Parlaungan.

Langkah berikutnya setelah Perda disahkan, kata Parlaungan, adalah komitmen semua pihak agar nantinya Perda ini dapat terlaksana dengan baik. “Semua jajaran Pemko Medan, khususnya OPD terkait benar-benar siap untuk melaksanakannya dengan tujuan terwujudnya perumahan dan permukiman yang dapat menjamin keselamatan masyarakat, kelayakan huni dan kelestarian lingkungan,” pintanya.

Fraksi Partai Demokrat, sebut Parlaungan, tetap bersyukur dan memberikan apresiasi kepada Pemko Medan. Sebab, sebelum Ranperda disetujui menjadi Perda, Pemko Medan telah mengawalinya dengan berbagai kebijakan, diantaranya Pemko Medan telah menetapkan 42 lokasi dengan luas 200 hektar lebih yang tersebar di 18 kecamatan sebagai lingkungan perumahan dan permukiman kumuh di Kota Medan.

“Penetapan lokasi ini nantinya akan dibutuhkan dan dijadikan dasar penyusunan rencana aksi peningkatan kualitas perumahan kumuh dan permukiman kumuh saat mempersiapkan rencana maupun pelaksanaan dari Perda yang ada,” sebut Sekretaris FPD itu.

Kebijakan lain yang FPD sambut positif, sambung Parlaungan, adalah kebijakan Pemko Medan membentuk Kelompok Kerja (Pokja) perumahan dan kawasan permukiman Kota Medan, yang salah satu tugasnya adalah melakukan pengawasan dan pengendalian terhadap pengurangan kawasan permukiman kumuh.

“Walaupun kinerja Pokja ini belum sepenuhnya maksimal, karena belum adanya payung hukum dalam pelaksanaannya. Setelah Perda ini diberlakukan, Pokja yang telah dibentuk dapat melaksanakan tugasnya secara maksimal sebagaimana yang telah diuraikan dalam SK Walikota atas pembentukan Pokja itu,” ujar Parlaungan.

Langkah lain yang telah dilakukan Pemko Medan dalam upaya pencegahan dan peningkatan kwalitas terhadap perumahan dan permukiman kumuh, tambah Parlaungan, adalah perbaikan infrastruktur jalan, terutama jalan-jalan setapak di daerah pinggiran kota, pemukiman padat penduduk serta penataan drainase. “Termasuk juga program bedah rumah yang merupakan bagian kriteria dalam melakukan penataan permukiman kumuh,” katanya.

Berbagai kebijakan-kebijakan yang telah dilakukan itu, lanjut Parlaungan, FPD berharap terus dilanjutkan sembari menunggu terbentuknya Perda dan diundangkan dalam lembaran daerah. .

“Langkah Pemko Medan untuk melakukan inventarisasi aset miliknya guna dijadikan permukiman baru, termasuk rencana menyediakan lahan matang seluas 6 hektar di Kelurahan Nelayan Indah untuk dijadikan permukiman nelayan merupakan langkah tepat untuk mengatasi persoalan ini. Jika Pemko Medan konsisten melakukan kebijakan-kebijakan diatas dibarengi dukungan pemerintah atasan dan pusat serta peran serta masyarakat, kami yakin dan percaya apa yang menjadi harapan kita semua untuk mewujudkan perumahan dan permukiman yang dapat menjami keselamatan masyarakat, kelayakan huni dan kelestarian lingkungan secara bertahap akan tercapai,” ungkapnya. (ds/romisyah/lilik)



Komentar Anda

Berita Terkini