PKS Miliki Dana Kampanye Paling Besar

/

/ Minggu, 27 Januari 2019 / 15.43 WIB

dailysatu.com- Tiga partai politik (Parpol) dinyatakan hingga saat ini tidak melaporkan penerimaan sumbangan dana kampanyenya (LPDSK), ke Komisi Pemilihan Umum (KPU) kabupaten Asahan.

Anggota Komisioner KPU Asahan Bidang Divisi Hukum dan Pengawasan, Ali Sofyan Hasibuan mengatakan, ketiga parpol yang  tidak menyampaikan LPSDK tersebut adalah Partai Gerakan Perubahan Indonesia (Garuda), Partai Hati Nurani Rakyat (Hanura), dan Partai Demokrat.

"Ada 16 Parpol peserta konstestan pemilu yang terdaftar disini. Namun hanya 3 parpol yang tidal menyerahkan LPDSK nya," ujar Ali Sofyan Minggu (27/1) di Kantor KPUD Jalan Sisingamangaraja Kisaran.


Ali mengatakan, sebelum tahapan penyampaian LPSDK, sebenarnya semua parpol peserta pemilu wajib menyerahkan Laporan Awal Dana Kampanye (LADK) ke KPU. Akan tetapi dari 16 parpol, sebanyak 9 Parpol tidak menyerahkan LADK. Ke sembilan parpol itu adalah Partai Gerindra, PDIP, Partai Golkar, Partai Gerakan Perubahan Indonesia, Partai Berkarya, Partai Persatuan Indonesia, PAN, Hanura, dan Partai Keadilan dan Persatuan Indonesia.


Dia mengatakan, berdasarkan penyampaian LADK dan LPSDK tersebut, KPU Asahan telah mencatat dua partai politik sampai saat ini tidak menyampaikan dana kampanye. Kedua parpol ini masing-masing adalah PKPI dan Partai Hanura. 


Sementara itu dari 16 partai politik peserta pemilu, berdasarkan laporan tentang dana kampanye ini, parpol yang memiliki dana kampanye terbesar adalah Partai Keadilan Sejahtera (PKS). Partai yang dikomandoi Mohammad Sohibul Iman ini melaporkan dana kampanyenya sebesar Rp743,8 juta. Diikuti PDIP dengan nilai dana kampanye sebesar Rp527 juta, dan Partai Amanat Nasional (PAN) sebesar Rp467,2 juta.


KPU Asahan,  tidak mengetahui secara pasti alasan dari parpol-parpol peserta pemilu yang tercatat tidak menyerahkan laporan dana kampanyenya ke KPUD setempat.

 "Ya kita tidak tahu apa kekhawatiran dari parpol untuk menyerahkan laporan dana kampanyenya. Padahal dalam peraturan KPU dana kampanye perorangan dibatasi cukup besar yaitu Rp2,5 milyar, dan dana kampanye dari sumbangan lembaga dibatasi maksimal Rp25 milyar,"ungkapnya.


Selain itu, ungkapnya lagi selain dana kampanye yang dibatasi cukup besar,  ancaman bagi parpol yang tidak menyerahkan laporan dana kampanyenya ke KPU cukup berat. "Menurut pasal 338 Peraturan KPU Nomor 24 Tahun 2018, parpol yang tidak menyerahkan laporan dana kampanyenya caleg yang terpilih tidak akan dilantik sebagai anggota DPRD,"ujar dia.


Ali Sofyan mengingatkan, sesuai dengan peraturan KPU (PKPU) nomor 24 Tahun 2018.  bagi Parpol yang tidak menyerahkan laporan dana Kampanye diancam caleg yang dinyatakan menang dalam pemilu, tidak aakn dilantik sebagai anggota DPRD. "Semua laporan keuangan dari Parpol ini akan diaudit oleh akuntan publik," ujarnya.(ds/Hendri)


Komentar Anda

Berita Terkini