Kepala BPKPAD Dinilai Tak Mampu Jalankan Tugas

/

/ Rabu, 09 Januari 2019 / 20.21 WIB

Teks Foto : Kantor BPKPAD Humbahas

dailysatu.com - Dalam beberapa bulan terakhir, kinerja Kepala Badan Pengelolaan Keuangan Pendapatan dan Asset Daerah (BPKPAD) Kabupaten Humbang Hasundutan (Humbahas) Jhon Harry Marbun menjadi perbincangan hangat di tengah-tengah masyarakat, Aparatur Sipil Negara (ASN), dan kalangan legislatif Kabupaten Humbahas. Bahkan beberapa kali sudah viral di media sosial (Medsos).

Selain dinilai tidak mampu dan kapabel menjalankan tugasnya sebagai pejabat, oknum pejabat yang diimpor dari Kabupaten Tapanuli Utara ini juga dinilai arogan dan kurang bersahabat, baik sesama pejabat dan ASN, khususnya kepada para anggota DPRD Humbahas.

Hal itu dibenarkan oleh Sekretaris Fraksi Partai Gerindra DPRD Kabupaten Humbahas Moratua Gajah saat dihubungi awak media melalui selulernya, Rabu (10/1/2019).

Dia mengatakan, kalau pihaknya sudah beberapa kali menyampaikan rekomendasi kepada Bupati Humbahas Dosmar Banjarnahor agar mengevaluasi kinerja Kepala BPKPAD Jhon Harry Marbun dalam sidang paripurna dewan.

"Iya benar. Dalam pandangan Fraksi Partai Gerindra DPRD Humbahas pada sidang paripurna dewan beberapa waktu lalu. Kita sudah menyampaikan rekomendasi, supaya Kepala BPKPAD dan Kadis PUPR dievaluasi. Namun, dalam hal ini kita hanya sebatas merekomendasikan saja. Kalau sudah kita usulkan, kita tunggu hasilnya. Kalau pun tidak dievaluasi, kita harus sabar. Intinya, kita harus menerima. Baik sama kita, belum tentu baik bagi yang lain. Begitu juga sebaliknya," ucap Moratua Gajah.

Politisi Gerindra dari Dapil III Humbahas (Pakkat, Parlilitan, Tarabintang) itu juga membenarkan kalau keluhan dan komentar-komentar miring masyarakat tentang kinerja Kepala BPKPAD Humbahas juga sudah beberapa kali viral di Medsos. Bahkan foto copy surat rekomendasi dari Fraksi Gerindra yang meminta Jhon Harry Marbun dievaluasi bupati, turut menjadi viral di salah satu group facebook. Para netizen menilai di saat Jhon Harry menjabat sebagai Kepala BPKPAD di daerah itu, banyak kebijakan yang dia buat terkesan tidak mendukung kinerja bupati. Salah satunya, ditolaknya laporan keterangan pertanggungjawaban (LKPj) Bupati Humbahas tahun anggaran 2016, dan sejumlah kebijakan lainnya.

"Iya, beberapa minggu terakhir ini saya ikuti memang di Medsos. Banyak postingan dan komentar yang meminta agar dia (Jhon Harry) dievaluasi. Saya juga turut memberikan komentar. Yang intinya, kita sudah rekomendasikan untuk dievaluasi. Namun kita hanya sebatas merekomendasikan. Segala keputusannya ada di tangan Bupati Humbahas. Mudah-mudahan suara dan keluhan masyarakat itu didengar oleh bupati, demi Humbahas yang Hebat dan bermentalitas unggul," ujarnya.
       
Anggota DPRD Humbahas periode 2014-2019 yang juga Caleg DPRD Humbahas Periode 2019-2024 dari Partai Gerindra ini menambahkan, dalam pandangan fraksinya beberapa waktu lalu, mereka juga menilai Kepala BPKPAD tidak mampu dan kapabel dalam mengemban tugas dan tanggungjawab sebagai kepala badan, serta sudah jelas-jelas merugikan masyarakat Humbahas pada umumnya dan penyedia jasa konstruksi pada khususnya, terkait perobahan pembiayaan daerah serta tidak dapat menggunakan Silpa tahun sebelumnya.

Selain itu, dia juga menilai kalau sikap Kepala BPKPAD terkesan kurang bersahabat dan kurang menghormati kepada para rekannya anggota dewan.

"Menurut saya, sikap beliau (Jhon Harry) kurang bersahabat lah. Jika nanti ada rencana bupati untuk merotasi atau mengevaluasi para jajarannya, supaya benar-benar menempatkan para pejabat dan ASN-nya sesuai dengan motto the right man on the right place, agar Pemerintahan Kabupaten Humbahas pro kepada pemerintahan yang bersih dan berwibawa,"pungkasnya.

Menaggapi hal itu, Bupati Humbahas Dosmar Banjarnahor melalui Sekretaris Daerah Kabupaten (Sekdakab) Tonny Sihombing selaku ketua badan pertimbangan pangkat dan jabatan (Baperjakat), ketika dikonfirmasi awak media via selulernya terkait sikap dan rekomendasi dewan yang meminta Kepala BPKPAD dievaluasi tidak bersedia memberikan penjelasan. Bahkan ketika ditanyai melalui pesan singkat, yang bersangkutan juga tidak memberikan jawaban hingga berita ini dinaikkan.

Terpisah, Kepala BPKPAD Jhon Harry Marbun saat hendak dikonfirmasi di kantornya yang bersangkutan tidak berada di ruang kerjanya. Beberapa staf ASN di kantor itu menyebutkan pimpinannya sedang mengikuti rapat di kantor bupati. Ketika dihubungi via selulernya, nomor yang bersangkutan sedang tidak aktif.(ds/carlos)

Komentar Anda

Berita Terkini