Kantor Wali Kota Perlu Dibuat Bersama Kantor Dinas, Kalau Bisa Dibuat 27 Lantai

/

/ Selasa, 22 Januari 2019 / 21.39 WIB
(kolase) Ketua Komisi A Sabar Syamsurya Sitepu dan Anggota Komisi A Proklamasi K Naibaho

dailysatu.com-Rencana Pemko Medan untuk memindahkan kantor walikota ke lahan eks RS Tembakau Deli harus melalui pembicaraan yang matang dan terencana dengan baik. Rencana pemindahan tersebut membutuhkan dana yang besar dan jangan hanya untuk kepentingan jangka pendek.

"Kalau memang sudah ada rencana untuk memindahkan kantor Wali Kota Medan ke tempat lain, harus difikirkan jangka panjangnya," ujar Ketua Komisi A Sabar Syamsurya Sitepu , Selasa (22/1) menanggapi adanya rencana Pemko Medan memindahkan kantor pemerintahan Kota Medan ke lahan eks RS Tembakau Deli.

Kalau memang disetujui Pemerintah pusat lahan tersebut diberikan kepada Pemko Medan, katanya, DPRD juga mendukungnya.

"Namun banyak hal yang harus difikirkan agar pembangunan kantor baru nantinya bisa representatif, nyaman dan menjadi tempat pelayanan masyarakat yang terbaik,"sebutnya.

Lebih baik lagi, sebut politisi Golkar iti kalau pembangunan kantor walikota itu dibuat untuk semua dinas yang ada di Pemko Medan.

"Bila perlu dibuat 27 lantai atau lebih sehingga semua pelayanan terhadap masyarakat bisa lebih cepat. Selain itu, Wali Kota Medan atau Sekda bisa langsung mengontrol kinerja para OPD dan staf dengan menempatkan CCTV di semua lantai," usulnya.

Namun untuk dinas teknis seperti PU Bina Marga, Kebersihan dan Pertamanan dan lainnya bisa dibuat di luar gedung tersebut karena memiliki gudang peralatan yang tidak mungkin dibuat di gedung tersebut. Selain itu perlu dibuat lokasi parkir yang representatif sehingga gedung tersebut nyaman ditempati.

Sementara itu, Anggota Komisi A lainnya Drs Proklamasi K Naibaho yang ditemui terpisah mengatakan mendukung rencana pemindahan kantor Wali Kota Medan. Namun, ada beberapa catatan yang harus dipertimbangkan.

Apabila nantinya dipindah, maka lahan yang lama jangan pula dijual kepada pihak swasta untuk kepentingan bisnis. Lebih baik lahan yang lama dipergunakan untuk kepentingan publik, misalnya taman atau tempat rekreasi warga.

Pemindahan kantor Pemko Medan harus representatif. Artinya, melalui kajian mendalam dan diharapkan dapat menghimpun seluruh kantor Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) atau dinas yang ada. Dengan kata lain, dinas-dinas tidak jauh dari kantor wali kota. Hal ini dapat memudahkan masyarakat dalam mendapatkan pelayanan.

Keberadaan balai kota yang sekarang ini memang lahannya cukup sempit. Bahkan, ketika terjadi unjuk rasa dengan jumlah massa yang besar, maka otomatis lalu lintas di Jalan Kapten Maulana Lubis lumpuh dan terpaksa dialihkan. (ds/romisyah)
Komentar Anda

Berita Terkini