Jansen Sitindoan : Kepala Daerah Diduga Ditekan Pemerintah

/

/ Selasa, 22 Januari 2019 / 15.05 WIB
Juru Bicara Badan Pemenangan Nasional (BPN) Capres dan Cawapres Prabowo-Sandiaga Salahuddin Uno, Jansen Sitindoan (tengah)

dailysatu.com
-Juru Bicara Badan Pemenangan Nasional (BPN) Capres dan Cawapres Prabowo-Sandiaga Salahuddin Uno, Jansen Sitindoan menduga Kepala Daerah ditekan oleh pemerintah untuk menyatakan dukungan politik dalam Pilpres 2019.

"Aparat pemerintahan daerah kita saat ini disinyalir tertekan, sehingga mereka terpaksa menyatakan dukungannya kepada salah satu pasangan capres dan wapres, " ujarnya.

Pernyataan ini disampaikannya dalam menyikapi fenomena politik keterlibatan kepala daerah soal dukung mendukung pasangan calon presiden dan wakil presiden dalam pilpres 2019. 


Kepada wartawan di sela sel acara peresmian Klinik Amanah Perawatan Korban Narkoba, di desa Prapat Janji,  Sei Silau Timur, kabupaten Asahan, Sumatera Utara, yang diresmikan Ketua Umum Partai Demokrat, Bambang Soesilo Yudhoyono, Selasa (22/1) Sekira pukul 10:25 WIB.


Jansen mengatakan seharusnya capres petahana tidak perlu menunjukkan sikap itu.  "Petahana seharusnya cukup percaya diri saja. Inikan artinya bukti elektabilitas  petahana diragukan. Seharusnya ini kan tidak perlu karena dia sudah cukup membuktikannya lewat kinerjanya selama 4 tahun lebih ini," ungkap.

Politisi dari Partai Demokrat ini membandingkannya sengan SBY. Menurutnya, dalam pilpres periode ke dua 2009, mantan presiden RI ke 6 itu tidak pernah melakukan galang menggalang politik dari setiap kepala daerah.

"Kenapa, karena selama 4,5 tahun kinerja SBY itu bagus. Elektabilitasnya bagus. Survey kinerjanya juga bagus, bahkan sampai ada kata ungkapan siapapun yang disandingkan dengan SBY, SBY pasti menang,"sebut Jansen.

Menyikapi sikap politik praktis dari kepala daerah ini, ujarnya lebih lanjut, Badan Pemenangan Nasional Prabowo-Sandi berpandangan tidak perlu kepala daerah-kepala daerah yang diusung oleh Partai koalisi pemenangan Prabowo-Sandiaga Uno ikut-ikutan mendeklarasikan dukungan politik kepada pasangan Capres dan Cawapres Prabowo-Sandiga Uno.

"Makanya kami tidak mau menyuruh kepala daerah kader kami untuk mendeklarasikan dukungan-dukungan semacam itu,"katanya.

Menurut Jansen, Kepala daerah yang diusung partai koalisi pemenangan Prabowo-Sandi cukup fokus memperbaiki daerahnya saja, karena mereka dipilih oleh masyarakatnya karena belum tentu daerahnya sudah beres.

Menyangkut sikap Bawaslu dalam menyikapi dukung mendukung kepala daerah dalam pilpres 2019, Jansen berharap Bawaslu bersikap adil. "Dalam pemahaman kami Bawaslu itukan indenpenden. Tidak berpihak ke 01 atau pun ke 02. Jika ada kesalahan di 01 atau di 02, Bawaslu harus proses," tegasnya.(ds/Hendri)





Komentar Anda

Berita Terkini