Hendra DS : Banyak Program Pemerintah Masih Salah Sasaran

/

/ Rabu, 30 Januari 2019 / 09.31 WIB
Anggota DPRD Medan, Hendra DS saat mengelar sosialisasi I Tahun 2019 Perda Pemko Medan No 5 Tahun 2015 tentang Penanggulangan kemiskinan di Jl Air Bersih Ujung/Harapan Pasti Kelurahan Denai Kec Medan Denai, Minggu 27 Januari 2019. Hadir saat sosialiaasi ratusan masyarakat dan konstituen

dailysatu.com
- Anggota DPRD Medan, Hendra DS menyebutkan sejumlah bantuan pemerintah yang digulirkan untuk mengentaskan kemiskinan masih salah sasaran.

Sehingga masih banyak masyarakat miskin di Medan yang tidak mendapatkan bantuan berupa Kartu Indonesia Pintar (KIP), Kartu Indonesia Sehat (KIS) , Program Keluarga Harapan (PKH) dan bantuan lainnya.

“Sebenarnya sudah banyak program pemerintah yang apabila diterapkan dapat membantu kesulitan yang dialami masyarakat miskin. Tetapi pada praktiknya di lapangan masih sangat banyak program yang belum berjalan dengan baik sesuai yang diharapkan,” ungkapnya saat mengelar sosialisasi I Tahun 2019 Perda Pemko Medan No 5 Tahun 2015 tentang Penanggulangan kemiskinan di Jl Air Bersih Ujung/Harapan Pasti Kelurahan Denai Kec Medan Denai, Minggu 27 Januari 2019. Hadir saat sosialiaasi ratusan masyarakat dan konstituen.

Bahkan, kata politisi Hanura itu Semisal pembagian beras sejahtera atau rastra berdasarkan laporan masyarakat menyebutkan masih banyak beras gratis dari pemerintah tersebut disalurkan kepada warga mampu,  sedangkan warga yang benar-benar miskin dan membutuhkan ternyata hanya bisa gigit jari.

“Tidak tepatnya sasaran bantuan salah satu faktornya kemungkinan adalah dari masalah pendataan. Perlu perbaikan dan pemutakhiran data dari Dinas Sosial maupun BPS (Badan Pusat Statistik) agar mereka yang belum tersentuh bisa segera mendapatkan bantuan,” lanjutnya.

Dalam kaitan pengentasan kemiskinan, lanjutnya, Pemko Medan diminta jangan setengah hati menjalankan Perda No 5 Tahun 2015 tentang penanggulangan kemiskinan. Jika saja Perda dimaksud diterapkan dengan benar optimis warga miskin akan berkurang di kota Medan.

"Bukan seperti saat ini, warga miskin tetap saja bertambah, bukti ketidakseriusan Pemko Medan menerapkan Perda, " ujarnya.

Untuk itu, Pemko Medan supaya melibatkan mahasiswa dan karang taruna  sebagai relawan mendata masyarakat yang benar benar miskin.

Selama ini kata Hendra DS yang juga menjabat Sekretaris Partai Hanura DPC Kota Medan itu, warga yang benar benar miskin luput dari pendataan oleh petugas, sehingga bantuan yang selama ini dinilai salah sasaran.

 "Kita dapat melihat, data warga miskin jarang diupdate Pemko Medan," jelas Hendra.

Sebagaimana diketahui, Perda Kota Medan No 5 Tahun 2015 tentang Penanggulangan Kemiskinan terdiri XII BAB dan 29 Pasal. Seperti pada BAB II Pasal 2 disebutkan tujuan Perda adalah menjamin perlindungan warga miskin secara bertahap.

Mempercepat penurunan jumlah warga miskin. Sedangkan pada BAB IV Pasal 9 yakni setiap warga miskin mempunyai hak atas kebutuhan pangan, pelayanan kesehatan, pelayanan pendidikan, pekerjaan dan berusaha, modal usaha, perumahan, air bersih dan sanitasi yang baik, mendapatkan lingkungan hidup yang baik dan sehat, rasa aman dari ancaman tindak kelerasan dan berpatisipasi dalam kehidupan sosial dan politik.

Sama halnya Pasal 10 dikuatkan untuk pemenuhan hak sebagaimana Pasal 9 dibiayai dan bersumber dari APBD. Untuk merealisasikan pelaksanaan program penanggulangan kemiskinan, Pemko wajib menyisihkan minimal 10 % dari Pendapatan Asli Daerah (PAD). Dalam percepatan penuntasan kemiskinan Pemko dapat menggalang partisipasi masyarakat dalam dunia usaha, lembaga pemerintah dan kemasyarakatan.

Sedangkan pada BAB V Pasal 11 menyebutkan agar warga miskin berkewajiban mengusahakan peningkatan taraf kesejahteraannya serta wajib mentaati dan berperan aktif terhadap segala upaya penanggulangan kemiskinan. Warga miskin juga berkewajiban mentaati norma, estetika dan peraturan per undangundangan yang berlaku. (ds/romisyah)
Komentar Anda

Berita Terkini