DPC LSM BARA API Laporkan Kepsek SMA 1 Padang Bolak ke Kejari Paluta

/

/ Selasa, 15 Januari 2019 / 11.15 WIB

dailysatu.com- Dewan Pimpinan Cabang (DPC) LSM Bara Api Padang Lawas Utara (Paluta) melaporkan Kepala Sekolah (Kepsek) SMA Negeri 1 Padang Bolak,Paluta ke Kejaksaan Negeri Paluta terkait dugaan pungutan liar (pungli) berkedok uang komite.

Laporan itu diserahkan dan diterima langsung oleh Kasi Intel Kejari Paluta Sutan P Harahap SH.

Hal itu disampaikan Ketua DPC LSM BARA API Paluta Mora Bangun Simbolon kepada dailysatu.com, Selasa 15 Januari 2019.

Kata Simbolon begitu sapaan akrabnya, pungutan berkedok uang komite yang dilakukan oleh Kepsek SMA Negeri 1 Padang Bolak dinilai
mengangkangi Permendikbud nomor 75 thn 2016 tentang Komite Sekolah.                             
 
"Uang Komite Sekolah adalah pungutan liar, "ujarnya.

Lebih lanjut dikatakan olehnya bahwa pungutan sejumlah rupiah yang lumrah terjadi disekolah-sekolah mengatasnamakan uang komite telah melanggar Permendikbud Nomor 75 Tahun 2016 Tentang Komite Sekolah.

Bara Api menyebutkan bahwa dipasal 10, 11, dan 12 regulasi tersebut sangat terang dijelaskan bahwa sekolah dilarang melakukan pungutan kepada murid dan wali murid.

“Dalam pasal itu sangat terang disebutkan bahwa tidak boleh Komite Sekolah melakukan pungutan kepada murid,” kata simbolon.

Simbolon juga menjelaskan Sesuai dengan Pasal 10 membolehkan Komite Sekolah melakukan penggalangan dana untuk melaksanakan fungsinya dalam memberikan dukungan tenaga, sarana dan prasarana, serta pengawasan pendidikan dengan catatan, penggalangan dana yang dilakukan dalam bentuk bantuan atau sumbangan sukarela.

“Yang terjadi selama ini disekolah-sekolah adalah uang Komite yang dipungut tidak bersifat sukarela sebab besaran dan waktunya telah ditetapkan. Walaupun itu berdasarkan kesepakatan antara orang tua murid dan pihak sekolah, tetapi besaran jumlah dan waktunya ditetapkan maka hal tersebut menjadi sumbangan wajib, bukan lagi sukarela, hal tersebut tidak boleh, "jelas simbolon.

Ditambahkan lagi oleh Simbolon di Pasal 11 dan Pasal 12 ditekankan secara tegas bahwa penggalangan dana yang dilakukan pihak sekolah tidak diperbolehkan bersumber dari perusahaan rokok, perusahaan minuman beralkohol dan partai politik.

“Jadi penggalangan dana juga tidak asal, sumbernya harus jelas, perusahaan rokok, perusahaan minuman beralkohol dan partai politik tidak boleh” kata simbolon.(ds/tim)

Komentar Anda

Berita Terkini