Dame Duma : Sarana dan Prasarana Sampah di Medan Petisah Masih Minim

/

/ Selasa, 29 Januari 2019 / 10.52 WIB
anggota DPRD Medan, Dame Duma Sari Hutagalung saat melaksanakan sosialisasi I tahun 2019 perda nomor 6 tahun 2015 tentang pengolahan persampahan di Jalan Titipapan, Gang Pertahanan Kelurahan Sei Sikambing D Kecamatan Medan Petisah, Senin 28 Januari 2019.

dailysatu.com
- Masalah sampah menjadi masalah yang paling diulas oleh berbagai kalangan beberapa hari belakangan ini. Apalagi dengan penilaian 'Kota Paling Kotor' dari Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (LHK).

"Memang masalah sampah dan penilaian dari Kementerian LHK beberapa hari ini menjadi masalah 'hot' yang dibicarakan. Tapi, sosialisasi perda persampahan yang saya laksanakan hari ini bukan karena kaitan itu, " kata anggota DPRD Medan, Dame Duma Sari Hutagalung saat melaksanakan sosialisasi I tahun 2019 perda nomor 6 tahun 2015 tentang pengolahan persampahan di Jalan Titipapan, Gang Pertahanan Kelurahan Sei Sikambing D Kecamatan Medan Petisah, Senin 28 Januari 2019.

Per­masalahan sampah di Kota Medan , katanya, merupakan masalah 'krusial' yang harus dicari solusinya. Dimana, Pemerintah Kota Medan telah menerbitkan Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2015 Tentang Pengelolaan Persampahan yang didalamnya berisi sanksi dan denda bagi warga yang membuang sampah secara sembarangan.

Kata politisi perempuan Gerindra itu ada beberapa ham­batan yang mengaki­bat­kan sampah jadi menumpuk di TPA atau TPS, yaitu sarana dan prasarana yang kurang memadai, selain itu kurangnya kesadaran ­masyarakat dalam mengelola sampah.

Untuk itu Sekretaris Komisi C ini mendesak Pemerintah Kota Medan untuk menyediakan Tempat Pem­bua­ngan Sementara (TPS) yang cukup untuk me­nampung volume sampah yang ada di masyarakat.

"Selain itu fasilitas berupa bak sampah dan alat pengangkut sampah juga harus disiapkan oleh Dinas Kebersihan dan Pertamanan Medan.Hal ini disebabkan karena proses pembuangan sampah dari TPS ke TPA yang dilakukan oleh Dinas Kebersihan sering terlambat dan waktunya tidak beraturan, " tandasnya.

Seperti yang dikeluhkan sejumlah warga saat sosialisasi tersebut, Br Hutagalung misalnya yang menyebutkan bahwa sampah di lingkungannya tidak lagi rutin diangkut oleh petugas kebersihan.

"Bahkan, sampah-sampah rumahtangga pun bisa hingga 10 hari baru diangkut oleh petugas sampah sehingga sudah bau dan berulat sampah-sampah itu. Dan kalau kami tanya dengan petugasnya alasannya armada pengangkut sampahnya kurang, " keluhnya.

Menyikapi itu, Kasie Sarana dan Prasarana Kecamatan Medan Petisah, Juni Hardian menyebutkan bahwa di tahun 2019 ini kewenangan pengangkutan sampah telah dilimpahkan ke Dinas Kebersihan dan Pertamanan Medan.

Diakui, bahwa masalah sarana dan prasarana sampah menjadi kendala dalam mengatasi persoalan sampah khususnya di Medan Petisah.

Saat ini, kata Juni, saat pengangkutan sampah masih di Kecamatan, Kecamatan Medan Petisah hanya memiliki 12 truk pengangkut sampah, 18 becak sampah dan petugas Melati-Bestari berjumlah 165 orang.

"Itu dinilai belum cukup untuk menjangkau 69 lingkungan dan empat kelurahan yang ada di Medan Petisah ini, " sebutnya.

Untuk itu, lanjutnya, pihaknya bersama petugas P3SU dan Tim Melati Bestari melakukan penyisiran sampah-sampah liar di inti kota seperti di Jalan Gatot Subroto, Jalan Balaikota, Jalan Diponegoro dan Jalan Sudirman.

Jadi, untuk mengatasi permasalahan sam­pah di Kota Medan, semua elemen me­mang harus terlibat dalam hal ini.       Masa­lah sampah tidak hanya tugas pemerintah atau dalam hal ini Dinas Kebersihan dan Pertamanan.

"Tapi, tanggung jawab kita ber­sama. Mungkin langkah kecil yang bisa kita lakukan adalah menertibkan diri sendiri untuk tidak membuang sampah sem­barangan, " pungkasnya. (ds/romisyah)

Komentar Anda

Berita Terkini