Bah !!! Sekda Humbahas Ogah Jelaskan Jumlah Kehadiran PNS

/

/ Kamis, 03 Januari 2019 / 18.13 WIB
Teks Foto : Tampak salah satu kantor yang sudah tutup pada tanggal 31 desember 2018

dailysatu.com - Sekretaris Daerah (Sekda) Kabupaten Humbang Hasundutan (Humbahas) Tonny Sihombing sampai saat ini masih ogah saat ditanya soal jumlah tingkat kehadiran Pegawai Negeri Sipil (PNS) mulai hari pertama kerja, Rabu (2/01/2019) hingga Kamis (3/01/2019), pasca libur natal 24-25 Desember dan 1 Januari 2019.

Padahal, Kementerian PAN-RB menegaskan, menjelang libur Natal dan Tahun Baru bahwa PNS hanya akan libur pada 24-25 Desember 2018 dan 1 Januari 2019. Sementara, dilapangan terpantau, mulai 31 Desember 2018 hingga 2 January 2019, ratusan pegawai di Pemerintah Humbang Hasundutan banyak yang bolos kerja.


Apalagi, dalam pasca libur tersebut, tidak ada surat edaran maupun himbauan dari Bupati Humbang Hasundutan Dosmar Banjarnahor membuat kebijakan kelonggaran jam kerja maupun pulang kerja karena daerah tersebut mayoritas agama kristen.


Saat dikonfirmasi, Kamis (3/01/2019), Tonny tetap bungkam. Meski didesak wartawan terkait penjelasan jumlah tingkat kehadiran pegawai sipilnya. 


Perlu diletahui, sebelumnya Sekretaris Daerah Kabupaten Humbang Hasundutan Tonny Sihombing akan memberikan tindakan sanksi terhadap aparatur sipilnya yang tidak disiplin masuk kerja, Rabu (2/01/2019). Pasca hari libur 1 January 2019 dan 24-25 Desember 2018 lalu.


Hal itu diungkapkan Tonny melalui pesan singkatnya kepada wartawan, Rabu (2/01/2019).


Tonny menegaskan, bahwa pasca libur 1 January 2019, tanggal 2 January seluruh ASN sudah masuk kerja seperti hari biasa.


Bahkan, intruksi untuk masuk juga telah dilakukannya melalui via WhatsApp (WA) kepada seluruh kepala Organisasi Perangkat Daerah (OPD) Humbahas .


Apalagi, dianya mengakui dirinya sendiri masuk kerja dikarenakan sesuai kalender nasional. " Tks dinda, ini saya sedang cek," ungkapnya yang lagi sidak ke kantor-kantor via pesan singkat.


Tonny pun mengaku minimnya kehadiran aparatur sipilnya, tidak ada surat Bupati mengenai aturan jam kerja maupun jam pulang kerja. Dan masih dipakai jam kerja seperti hari biasa. Padahal, sejumlah aparatur sipilnya adalah mayoritas kristen.


Nantinya, atas ketidakkedisplinan para pegawai itu ditegaskan Tonny, akan diberikan sanksi. Ia menyebutkan, sanksi yang akan diberikan sesuai PP 53 tahun 2010, tanpa menyebut pasal berapa dan sangsi apa.


" Yang pasti ada sanksi sesuai PP 53 dilaksanakan secara berjenjang," kata Tonny.(ds/carlos)


Komentar Anda

Berita Terkini