2 kali mangkir, Hakim minta Dirut PD Pasar Dihadirkan

/

/ Senin, 28 Januari 2019 / 20.40 WIB

dailysatu.com-Dirut PD Pasar Rusdi Sinuraya, tak menghadiri persidangan perkara pengutipan uang pedagang di Pasar Marelan  dengan terdakwa Ketua P3TM Aliswan, Wakil Sekretaris P3TM Roni Mahera, Sekretaris sekaligus Bendahara P3TM, M Ali Arifin dan anggota P3TM Pasar Marelan Rusdi Hasibuan dalam berkas terpisah.

Oleh karena itu. Salah seorang Majelis Hakim anggota Domingus Silaban, meminta kepada Jaksa Penuntu Umum (JPU) , untuk menghadirkan Dirut PD Pasar, Rusdi Sinuraya, dalam persidangan lanjutan dengan agenda mendengarkan keterangan saksi-saksi yang menyatakan ketidaktahuan soal keterlibatan P3TM yang menetapkan harga pada kios dan lapak pedagang.

Ini bermula dari kesaksian dua pejabat PD Pasar yakni, Kepala Pasar Marelan periode 2017-2018, Alim Saputra dan Kasubag Keuangan PD Pasar Medan Zukri, dalam persidangan yang diketuai Majelis Hakim Tengku Oyonk dan Penuntut Umum Kejatisu, Abdul Hakim Sorimuda Harahap yang berlangsung di Ruang Cakra 4, PN Medan, Senin 28 Januari 2019.

Dalam keterangannya, Ali tidak mengetahui secara persis bentuk perjanjian kerjasama antara jajaran Direksi PD Pasar Medan dengan P3TM. Mendengar tim kuasa hukum terdakwa Jimmy mempertanyakan kenapa  PD Pasar mendapatkan Fee,  Ali pun hanya terdiam dan meminta agar hal itu ditanyakan ke jajaran direksi.

Hal yang sama juga disampaikan Zukri, kalau uang fee yang diterima dari P3TM tersebut, baru Rp 262 juta. Akan tetapi mengenai mengenai pemberian fee, Zukri tidak mengetahui dasarnya, sama dengan Ali yang menyatakan, itu kebijakan dari direksi.

Hal ini yang menjadi dasar pertimbangan hakim anggota agar Dirut PD Pasar Medan dihadirkan dalam persidangan. Terlebih untuk kasus ini Dirut PD Pasar Medan, sudah dua kali mangkir dalam memberikan kesaksian.

Sementara itu, tiga saksi dari Krimum Poldasu antara lain Irfan Affandi Siregar, Adi Surahman dan Faisal menyatakan penangkapan terhadap para terdakwa berdasarkan perintah pimpinan saja. Sedangkan barang bukti yang disita adalah uang tunai senilai Rp 2 juta serta buku cicilan lapak pedagang.

Tak Dilengkapi Kios

Sementara diluar persidangan  Jimmy selaku penasehat hukum terdakwa menyatakan, dalam kasus ini terdakwa paling dirugikan dalam kasus ini

Bagaimana tidak lanjut Jimmy, pembangunan gedung Pasar Marelan yang benilai puluhan milyar tidak dilengkapi kios, meja pedagang dan stand dagangan.

Sehingga terjadi kesepakatan antara PD Pasar Medan dengan P3TM. Waktu itu P3TM menyanggupi pembangunan 17 unit dilantai satu dan 224 kios dilantai dua selain itu 462 meja dilantai satu dan 144 dilantai dua.

Bahkan setelah selesai pembangunan kios dan lapak meja pedagang kemudian dilanjuti kesepakatan antara P3TM dengan PD Pasar Medan, dimulai dari harga mulai Rp 10 hingga 15 juta. Namun kemudian surat edaran yang dikeluarkan Sekda Pemko Medan bahwa kios pedagang paling tinggi Rp 5 juta.

Nah, atas dasar inilah yang menjadi pintu masuk untuk melakukan penangkapan kepada kliennya.
Meskipun harga ditetapkan berdasarkan surat edaran Pemko Medan, tentu kliennya merasa dirugikan sebab untuk pembangunan kios dan lapak pedagang pihak P3TM telah mengeluarkan dana berkisar Rp 6,7 Milyar.

Untuk itulah kita meminta agar penuntut umum menghadirkan Dirut PD Pasar Medan Rusdi Sinuraya serta jajaran direksi termasuk dari Pemko Medan.

“Kita berharap agar kasus ini terang benderang dan tahu siapa yang bertanggungjawab,”ujarnya. (ds/lilik).
Komentar Anda

Berita Terkini