Walikota Terima Penghargaan Tunda Pengesahan Ranperda Ketenagakerjaan

/

/ Senin, 10 Desember 2018 / 15.53 WIB

dailysatu.com- Ketidakhadiran Walikota Medan, Dzulmi Eldin membuat DPRD Medan menunda pengesahan Ranperda Penyelenggaraan Ketenagakerjaan,Senin 10 Desember 2018.

Diketahui berdasarkan laporan Wakil Walikota Medan, Akhyar Nasution dan Sekda Medan yang hadir pada rapat paripurna pengesahan Ranperda Ketenagakerjaan itu bahwa Walikota Medan tidak bisa menghadiri rapat paripurna lantaran sedang berada di Batam dalam acara Penerima Penghargaan Pengelola Pengaduan  Pelayanan Publik Terbaik 2018 oleh Kemenpan-RB.

Awalnya, Ketua Henry Jhon Hutagalung yang memimpin rapat paripurna tersebut sempat ingin mengesahkan Ranperda itu. Namun, sejumlah anggota DPRD Medan yang hadir saat itu diantaranya HT Bahrumsyah, Andi Lumban Gaol dan Boydo HK Panjaitan meminta agar tidak disetujui terlebih dahulu menunggu persetujuan bersama dengan Walikota Medan.

"Pimpinan,lebih baik kita tunda saja persetujuan itu.Karena ini paripurna persetujuan dengan Kepala Daerah,dan itu harus Walikota yang menandatanganinya," kata Bahrumsyah yang diamini Andi Lumban Gaol dan Boydo HK Panjaitan.

Dengan usulan itu,Henry Jhon Hutagalung pun menutup rapat paripurna sambil menunggu hasil Bamus dengan agenda penandatanganan dan persetujuan bersama antara pimpinan daerah dengan DPRD Medan.

Sebelumnya,dalam pandangan fraksi Hanura yang dibacakan Jangga Siregar,  Dewan menilai, betapa pentingnya suatu Perda untuk melakukan pembinaan dan pengendalian atas penyelenggaraan ketenagakerjaan.

"Perlu pembinaan dan pengawasan perizinan dan peran pemerintah untuk melakukan  perlindungan terhadap tenaga kerja menjamin hak hak dasar pekerja dan menjamin kesamaan tanpa diskriminasi," sebut Jangga Siregar SH selaku juru bicara Fraksi Partai Hanura DPRD Medan saat pengambilan keputusan bersama terhadap Ranperda kota Medan tentang Penyelenggaraan Ketenagakerjaan dalam rapat paripurna di gedung DPRD, Senin (10/12/2018).

Paripurna itu dipimpin Ketua DPRD Medan Henry Jhon Hutagalung, SH MH didampingi Wakil Ketua H Ihwan Ritonga dan anggota DPRD Medan. Hadir juga Wakil Walikota Medan Ir Ihwan Ritonga, Sekda Ir Wiria Al Rahman dan pimpinan OPD dan camat Pemko Medan.

Ditambahkan Jangga Siregar, masalah ketenagakerjaan akan semakin kompleks maka perlu penanganan khusus. Kepada pelaku usaha yang bergerak dibidang penyelenggaraan ketenagakerjaan harus mampu mengambil langkah dan antisipasi serta mampu menampung segala perkembangan.

Ditambahkan, upaya penertiban harus terus dilakukan secara berkesinambungan agar peraturan perundang undangan dapat dilaksanakan secara efektif oleh pelaku penyelenggara ketenagakerjaan.

Sedangkan penerapan peraturan perundang undangan ketenagakerjaan juga dimaksudkan untuk menjaga hubungan kerja guna tercapainya keseimbangan antara hak dan kewajiban bagi pengusaha dan pekerja sehingga kelangsung usaha  dan kenyamanan kerja dalam meningkatkan produktifitas kerja dan kesejahteraan  tenaga kerja dapat terjamin.

Ditambahkan, untuk menjamin kesamaan kesempatan serta perlakuan tanpa diskriminasi diatur dalam undang undang No 13 Tahun 2003 tentang ketenagamerjaan dan UU No 21 Tahun 2003 tentang pengawasan ketenagakerjaan dalam industri dan perdagangan.

Sementara itu, Ketua Panitia Khusus (Pansus) Ranperda tentang Penyelenggaraan Ketenagakerjaan H.T. Bahrumsyah, memandang positif dibahasnya Ranperda tersebut. Karena persoalan perburuhan menjadi hal yang sangat krusial dan mendasar untuk segera diselesaikan.

Disebutkannya, sesuai dengan Undang-undang No.23 tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah, fungsi pengawasan ketenagakerjaan berada di provinsi. Pemerintah kabupaten/kota hanya sebatas koordinasi saja.

Melihat kondisi ini, kata Bahrumsyah, bisa dipastikan akan sulit menangani sengketa ketenagakerjaan. Baik sengketa antara tenaga kerja dengan pengusaha,  atau bahkan antara perusahaan penyalur tenaga kerja dengan perusahaan yang mempekerjakan buruh.

Kata Bahrumsyah, faktanya bahwa sengketa antar pekerja sering berujung pada unjukrasa, yang terkadang menimbulkan dampak kerugian, baik bagi pekerja maupun pengusaha. Persoalan upah juga menjadi hal yang penting. "Banyak perusahaan yang membayar upah tidak sesuai dengan ketentuan upah minimum," katanya.

Selain itu, Menurut Bahrumsyah, pengusaha juga banyak melanggar ketentuan tentang usia pekerjanya. Juga ditemukan banyaknya tenaga kerja dari luar daerah maupun asing yang datang ke Indonesia. Hal ini membuat pekerja lokal kehilangan kesempatan bekerja. "Maka dengan Perda ini diharapkan tercipta hubungan kerja yang baik antara pekerja dengan perusahaan atau pengusaha," sebutnya. (ds/romisyah)

Komentar Anda

Berita Terkini