Sulitnya Pengurusan BPJS Gratis, KTP dan Akte Kematian Dikeluhkan Warga Medan Selayang

/

/ Sabtu, 22 Desember 2018 / 21.14 WIB
Anggota DPRD Medan, Drs Proklamasi K Naibaho saat menggelar Reses III Tahun 2018 di Jalan Luku I Simpang Pos Medan, Sabtu (22/12) sore yang dihadiri ratusan warga Dapil V yang terdiri dari Medan Tuntungan, Medan Johor, Medan Selayang, Medan Polonia dan Medan Maimon.

dailysatu.com-Sulitnya pengurusan BPJS terhadap warga kurang mampu, KTP dan Akte Kematian menjadi keluhan warga Kecamatan Simpang Selayang. Akibat susahnya pengurusan BPJS bagi warga kurang mampu, warga menjadi kesulitan saat hendak berobat.

Hal itu dikeluhkan warga Kecamatan Medan Selayang kepada Anggota DPRD Medan, Drs Proklamasi K Naibaho saat menggelar Reses III Tahun 2018 di Jalan Luku I Simpang Pos Medan, Sabtu (22/12) sore yang dihadiri ratusan warga Dapil V yang terdiri dari Medan Tuntungan, Medan Johor, Medan Selayang, Medan Polonia dan Medan Maimon.

Turut hadir dalam acara itu, Lurah Kwala Bekala Ro Sintong Jeita Sagala, Kasi Tata Pemerintahan Kecamatan Medan Selayang Hotmariani Sidabutar, dari BPJS Rizki Afandi Siregar dan Lamhot Dedi Sagala.

Salah seorang warga Komplek Pemda Kecamatan Medan Selayang, Ida Susiana Siagian mengeluhkan sulitnya pengurusan BPJS yang gratis. Banyak warga yang tidak mendapatkan BPJS gratis karena tidak tahu harus mengurus dimana dan tidak didaftarkan sebagai penerima. Untuk itu dia meminta kepada anggota dewan agar dibantu pengurusannya.

Sedangkan Valentina Simajuntak warga Sempakata Medan Selayang mempertanyakan pengurusan KTP yang dirasa sangat sulit dan lama. Setiap pengurusan KTP, warga selalu diberi surat keterangan (Suket). Bahkan ada yang beberapa kali hanya memperpanjang Suket dengan alasan KTP belum selesai.

Warga lainnya, Effendi Sianipar mempertanyakan pengurusan Akte Kematian harus ke dinas, bukannya di kelurahan atau kecamatan. Hal itu dirasa mempersulit dan warga merasa pengurusannya tambah panjang.

Menanggapi keluhan warga, Proklamasi K Naibaho mengatakan dirinya siap membantu mereka dalam pengurusan administrasi. Terkadang aparatur pemerintahan tidak mempersulit, namun memang urusannya yang panjang dan birokrasinya seharusnya dipangkas sehingga warga tidak kesulitan dalam pengurusannya.

Seperti KTP, memang saat ini Disdukcapil masih mengalami kekurangan blanko KTP karena hanya sedikit kuotanya yang dikirim dari pusat, ujar Politisi Partai Gerindra itu lagi. Namun pihaknya akan terus mendesak Pemko Medan untuk “mengejar” blanko e-KTP ke Jakarta sehingga kebutuhan warga terhadap kartu identitas diri itu bisa terpenuhi.

Mengenai BPJS, Anggota Komisi A DPRD Medan ini menegaskan bagi yang belum memperolehnya dapat mendaftarkan diri ke kelurahan setempat. Dirinya akan berusaha membantu warga dalam pengurusannya. Lagipula di tahun 2019, DPRD Medan bersama Pemko sudah menganggarkan dana Rp.21 miliar untuk membantu 75 ribu warga kurang mampu.

Sementara itu di sela-sela acara, Kasi Pemerintahan Kecamatan Medan Selayang Hotmariani mengatakan pengurusan Akte Kematian memang harus ke dinas, bukan di kelurahan dan kecamatan. Pihaknya tidak pernah mempersulit warga dalam pengurusan administrasi apapun. (ds/romisyah)
Komentar Anda

Berita Terkini