Sabar Sitepu bilang Dinkes Medan belum maksimal lindungi kesehatan masyarakat

/

/ Minggu, 16 Desember 2018 / 18.23 WIB
Anggota DPRD Medan Sabar Sitepu dalam acara sosialisasi Perda Nomor 4 Tahun 2012 tentang Sistem Kesehatan Kota Medan, yang diselenggarakan di Jalan Rawa Cangkuk III, Kelurahan Tegal Sari Mandala III, Kecamatan Medan Denai,Minggu 16 Desember 2018.

dailysatu.com
- Anggota DPRD Medan Sabar Syamsurya Sitepu menilai Dinas Kesehatan (Dinkes) Kota Medan belum maksimal menjalankan fungsinya melindungi kesehatan warga Kota Medan.

Jika merujuk kepada Peraturan Daerah (Perda) Kota Medan Nomor 4 Tahun 2012 tentang Sistem Kesehatan di Kota Medan maka Pemko Medan berkewajiban melindungi kesehatan masyarakatnya.

Hal itu disampaikan Sabar Sitepu dalam acara sosialisasi Perda Nomor 4 Tahun 2012 tentang Sistem Kesehatan Kota Medan, yang diselenggarakan di Jalan Rawa Cangkuk III, Kelurahan Tegal Sari Mandala III, Kecamatan Medan Denai,Minggu 16 Desember 2018.

“Dalam Perda tepatnya di Bab II pasal 2 bahwa tujuan Perda ini salah satunya adalah meningkatkan mutu pelayanan kesehatan yang aman, adil, terjangkau dan terbuka bagi masyarakat, kemudian meningkatkan akses masyarakat untuk memperoleh pelayanan kesehatan,” jelasnya.

Sesuai pasal tersebut,kata politisi senior Golkar itu maka Pemerintah Kota Medan wajib menyelenggarakan dan melindungi kesehatan masyarakat.

“Tapi yang dijumpai di lapangan, masyarakat banyak mengeluhkan soal pelayanan kesehatan dari mulai tingkat dasar hingga urusan rumah sakit,” jelasnya.

Ada masalah yang sangat mendasar, Sabar melihat pemerintah sepertinya menyerahkan sepenuhnya perlindungan kesehatan masyarakat ke asuransi BPJS. Padahal, secara menyeluruh Pemko Medan harus memperhatikan segala aspek kesehatan di masyarakat termasuk kondisi lingkungannya.

“Kita mengharapkan Dinas Kesehatan harus lebih maskimal berperan, karena masyarakat bawah mengeluh soal buruknya pelayanan yang dirasakan terutama dalam pelayanan-pelayanan di rumah sakit terkait BPJS,” terangnya.

Dalam acara Sosialisasi itu juga,  Sabar mengupas terkait kewenangan Pemerintah di Bab III pasal 3 bahwa Perda ini meliputi subsistem terkait regulasi kesehatan, pembiayaan kesehatan, sediaan alat farmasi, alat kesehatan dan makanan, juga meliputi manajemen informasi kesehatan dan pemberdayaan masyarakat.

“Dalam pasal ini diatur secara menyeluruh bagaimana Pemko Medan berkewajiban mengatur regulasi kesehatan masyarakat dari mulai pembiayaan kesehatan, alat farmasi, alat kesehata dan makanan juga terkait pemberdayaan masyarakatnya,” ucapnya.

Politisi Dapil I Kota Medan ini melihat, aturan dalam Perda ini sudah sangat baik hanya saja penerapan di lapangan belum maksimal terutama kinerja Dinas Kesehatan yang merupakan kepanjangan tangan Pemko Medan ke masyarakat.

"Banyak aturan yang perlu segera diimplementasikan di tengah-tengah masyarakat sehingga produk hukum ini benar-benar dirasakan manfaatnya oleh warga Kota Medan, " pungkasnya.(ds/romisyah)

Komentar Anda

Berita Terkini