Ratna Sitepu Minta Pemko Medan Terapkan Perda Kemiskinan Dengan Benar

/

/ Minggu, 09 Desember 2018 / 16.27 WIB
Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Medan Ratna Sitepu  saat menggelar sosialisasi Perda No 5 Tahun 2015 tentang kemiskinan di Jalan Karya Ujung, Kecamatan Medan Helvetia, Sabtu 8 Desember 2018.

dailysatu.com-  Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Medan Ratna Sitepu meminta Pemerintah Kota (Pemko) Medan diminta benar-benar menerapkan Perda No 5 Tahun 2015 tentang kemiskinan.

Diyakini, jika Perda dijalankan dengan benar maka warga Medan dipastikan tidak ada lagi yang miskin, karena sesuai Perda warga miskin harus dilindungi dan dibantu.

“Perda ini sangat bermanfaat bagi masyarakat. Sebab, tujuannya membantu masyarakat miskin dan tentu akan mengurangi angka kemiskinan secara berlahan-lahan. Kita harapkan Perda ini jangan parkir” kata Ratna saat menggelar sosialisasi Perda No 5 Tahun 2015 tentang Penanggulangan Kemiskinan di Jalan Karya Ujung, Kecamatan Medan Helvetia, Sabtu 8 Desember 2018.

Dihadapan ratusan konstituennya, Politisi Perempuan Hanura itu mendesak Pemko Medan untuk menerapkan Perda Kemiskinan dengan baik. Sehingga kesejahteraan masyarakat Medan dapat meningkat.

“Kita tidak ingin membantu masyarakat miskin hanya lisan saja tapi harus nyata. Perda ini cukup bagus, hanya pelaksanaan-nya yang belum jalan. Mudah-mudahan melalui sosialisasi ini, Pemko bergerak,” tegasnya.

Ditambahkan Ketua Fraksi Hanura itu, Pemko Medan harus tetap memprioritaskan peningkatan kesejahteraan masyarakat. Karena tanpa masyarakat sejahtera, pembangunan dan infrastruktur yang mewah akan sia-sia.

"Untuk itu, Pemko Medan dapat memberi bantuan usaha dan lainnya untuk meningkatkan kesejahteraan warga miskin, " sebutnya.

Terbitkan Perwal

Masih kata Ratna, meminta Pemko untuk segera menerbitkan Peraturan Walikota (Perwal) agar Peraturan Daerah ( Perda) tentang Penanggulangan Kemiskinan dapat segera diterapkan.

"Kita berharap kepada Walikota Medan untuk segera menerbitkan Perwal Penanggulangan Kemiskinan.Sebab, Perdanya baru bisa diterapkan bilamana sudah ada Perwalnya, " katanya lagi.

Untuk meminimalisir angka kemiskinan di Kota Medan, Perda Nomor 5 tahun 2015 tentang Penanggulangan Kemiskinan harus segera diterapkan. Mengingat, ada banyak hak untuk warga miskin yang terdapat di dalam Perda itu yang belum diketahui masyarakat.


"Pada Perda No 5 tahun 2015 tersebut pasal 12, sudah dijelaskan seluruhnya kriteria yang dimaksud dengan orang miskin, termasuk hak dan kewajibannya. Di Perda tersebut juga jelas disebutkan, pemerintah daerah berkewajiban menanggulangi kemiskinan. Disebutkan juga, masyarakat berkewajiban untuk berpartisipasi dalam peningkatan kesejahteraan dan kepedulian terhadap warga miskin di lingkungannya," katanya.


Sebagaimana diketahui Perda Kota Medan No 5 Tahun 2015 tentang Penanggulangan Kemiskinan terdiri XII BAB dan 29 Pasal. Seperti pada BAB II Pasal 2 disebutkan tujuan Perda adalah menjamin perlindungan warga miskin secara bertahap. Mempercepat penurunan jumlah warga miskin.


Sedangkan pada BAB IV Pasal 9 yakni setiap warga miskin mempunyai hak atas kebutuhan pangan, pelayanan kesehatan, pelayanan pendidikan, pekerjaan dan berusaha, modal usaha, perumahan, air bersih dan sanitasi yang baik, mendapatkan lingkungan hidup yang baik dan sehat, rasa aman dari ancaman tindak kekerasan dan berpatisipasi dalam kehidupan sosial dan politik.

Sama halnya Pasal 10 dikuatkan untuk pemenuhan hak sebagaimana Pasal 9 dibiayai dan bersumber dari APBD. Untuk merealisasikan pelaksanaan program penanggulangan kemiskinan, Pemko wajib menyisihkan minimal 10 persen dari Pendapatan Asli Daerah (PAD). Dalam percepatan penuntasan kemiskinan Pemko dapat menggalang partisipasi masyarakat dalam dunia usaha, lembaga pemerintah dan kemasyarakatan.

Sedangkan pada BAB V Pasal 11 menyebutkan agar warga miskin berkewajiban mengusahakan peningkatan taraf kesejahteraan serta wajib mentaati dan berperan aktif terhadap segala upaya penanggulangan kemiskinan. Warga miskin juga berkewajiban mentaati norma, estetika dan peraturan per undangundangan yang berlaku. (ds/romisyah)
Komentar Anda

Berita Terkini