Pemko Medan harus segera terapkan Perda Wajib MDTA

/

/ Minggu, 09 Desember 2018 / 21.44 WIB
Anggota DPRD Medan, Ihwan Ritonga saat mensosialisasikan Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2014 tentang Wajib Belajar Madrasah Diniyah Takmiliyah Awaliyah (MDTA) di Jalan Garu IV Gang Citra, Lingkungan IV,  Minggu 9 Desember 2018

dailysatu.com- Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kota Medan terus mendorong penerapan Peraturan Daerah (Perda) Nomor 5 tahun 2014 tentang Wajib Belajar Diniyah Takmiliyah Awaliyah (MDTA).

Dengan adanya Perda tersebut, diharapkan dapat menumbuhkembangkan pendidikan Islam khususnya bagi siswa sekolah dasar (SD) di Kota Medan.

Hal tersebut disampaikan Anggota DPRD Medan, Ihwan Ritonga saat mensosialisasikan Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2014 tentang Wajib Belajar Madrasah Diniyah Takmiliyah Awaliyah (MDTA) di Jalan Garu IV Gang Citra, Lingkungan IV,  Minggu 9 Desember 2018.

Wakil Ketua DPRD Medan itu mengingatkan Pemerintah Kota (Pemko) Medan untuk melaksanakan aturan kewajiban adanya ijazah MDTA untuk masuk ke SMP.

"Kami mengingatkan Pemko Medan untuk melaksanakan Perda ini. Dalam konteks keyakinan Islam, Perda ini untuk menguatkan moral dan akhlak. Ini kaitanya dengan program mengajar mengaji," tegasnya.

Politisi Gerindra itu mengungkapkan, melihat kondisi masyarakat terutama generasi muda di Kota Medan ini bisa dibilang sudah sangat darurat dalam hal pengetahuannya tentang agama. Oleh karena itu, dengan adanya Perda ini maka dapat membentengi  anak-anak penerus bangsa untuk dapat memahami pentingnya ilmu agama.

“Sama-sama kita ketahui, anak-anak banyak yang menjadi korban penyalahgunaan narkoba dan tindak kriminal lantaran kurangnya pemahaman tentang agama. Makanya, Pemko Medan membuat perda tersebut karena melihat kondisi itu dan mengancam masa depan bangsa,” jelasnya.

Dijelaskan, sesuai isi Perda dalam Pasal 3, MDTA sebagai satuan pendidikan agama Islam non formal. Dan pada pasal 4 disebutkan lagi Wajib Belajar MDTA berfungsi untuk memenuhi kebutuhan tambahan pendidikan agama Islam di SD sederajat kecuali SD Islam terpadu. Perda bertujuan memberikan bekal kemampuan beragama kepada peserta didik mengembangkan kehidupan berahklak mulia. MDTA diselenggarakan dengan masa belajar 4 tahun.

Ditambahkan, mengutip isi Perda dalam pasal 9 menyebutkan, tenaga pendidik MDTA adalah anggota masyarakat yang mempunyai kompetensi mengajar peserta didik yang diangkat penyelenggara pendidikan. Sedangkan pengangkatan tenaga pendidik harus memiliki kompetensi dan ilmu mendidik.

Seperti pada Pasal 10 disebutkan beberapa kewajiban bagi tenaga pendidik. Sedangkan tenaga pendidik mempunyai hak hak seperti memperoleh penghasilan dan jaminan kesejahteraan sosial. Menggunakan sarana, prasarana dan fasilitas pendidikan dalam melaksanakan tugasnya.

Ihwan menambahkan, ke depan untuk memaksimalkan penerapaan Perda MDTA ini maka Pemko Medan diharapkan membangun sarana dan prasarana pendukung. Selain itu, mendesak agar segera membuat Perwal-nya (Peraturan Wali Kota).(ds/romisyah)
Komentar Anda

Berita Terkini