Pemko Medan Diminta Serius Kurangi Angka Kemiskinan

/

/ Jumat, 07 Desember 2018 / 07.30 WIB
Anggota DPRD Medan, Deni Maulana Lubis saat menggelar sosialisasi Perda No.5 Tahun 2015 tentang Penanggulangan Kemiskinan di Jalan Denai Gang Pribadi, Kelurahan Tegal Sari Mandala (TSM) II, Kecamatan Medan Denai, Kamis 6 Desember 2018.

dailysatu.com- Untuk mengurangi angka kemiskinan warga Kota Medan, Pemerintah Kota Medan (Pemko) Medan diminta serius menerapkan Peraturan Daerah ( Perda) Kota Medan Nomor 5 Tahun 2015 tentang Penanggulangan Kemiskinan. Dengan diterapkannya Perda itu, diharapkan warga miskin bisa terbantu.

"Banyak yang bisa dibantu dengan Perda tersebut dan diharapkan segera diterapkan secara maksimal, "kata anggota DPRD Medan, Deni Maulana Lubis saat menggelar sosialisasi Perda No.5 Tahun 2015 tentang Penanggulangan Kemiskinan di Jalan Denai Gang Pribadi, Kelurahan Tegal Sari Mandala (TSM) II, Kecamatan Medan Denai, Kamis 6 Desember 2018.

Politisi Nasional Demokrat (NasDem) itu menyebutkan Perda ini perlu disosialisasikan karena banyak masyarakat mengadu persoalan kemiskinan yang dialaminya. Untuk itu, pihaknya berupaya menyosialisasikan hak-hak masyarakat dan kewajiban di tengah pemerintahan.

"Pemko Medan bertanggung jawab meningkatkan kesejahteraan warga miskin sesuai yang tertuang dalam Perda, " tegasnya.

Dalam Perda no 5 tahun 2015 ini, katanya,yang intinya warga Kota Medan yang termasuk dalam kategori miskin memiliki hak atas kebutuhan pangan (Raskin), pelayanan kesehatan BPJS Penerima Bantuan Iuran (PBI), pelayanan pendidikan (gratis 12 tahun), pekerjaan dan berusaha (lapangan kerja), perumahan (bedah rumah), air bersih dan sanitasi yang baik, lingkungan hidup yang baik dan sehat, rasa aman dari perlakuan dan ancaman tindak kekerasan, berpartisipasi dalam kehidupan sosial, ekonomi dan politik.

Selain itu, dengan adanya Perda ini diharapkan dapat mempercepat penurunan jumlah warga miskin di Kota Medan, serta meningkatkan partisipasi masyarakat dan menjamin konsistensi, integrasi, sinkro­ni­sa­si dan sinergi dalam penanggulangan ke­miskinan.

“Kemiskinan merupakan masalah yang bersifat multi dimensi, multi sektor dengan beragam karakterstiknya sehingga perlu segera dilakukan upaya-upaya nyata untuk menanggulangi kemiskinan karena me­nyangkut harkat dan martabat manusia,” ujar anggota Komisi B itu.

Kemiskinan tidak hanya diukur dari pendapatan, tetapi juga mencakup ke­rentanan dan kerawanan orang untuk men­jadi miskin.

Oleh sebab itu, pemecahan permasalahan kemiskinan ini tidak lagi dapat dilakukan pemerintah sendiri.

“Penanggulangan kemiskinan ini memer­lukan pendekatan terpadu yang pelaksa­naannya dilakukan bertahap, terencana, dan berkesinambungan serta menuntut keterlibatan semua pihak, baik pemerintah, dunia usaha, ekonomi, budaya serta peningkatan kesejahteraan warga miskin,” tegasnya.

Dalam Perda yang berisi 12 bab dan 29 pasal itu, juga diatur hak warga miskin yang termaktub pada Bab IV Pasal 9 ber­bunyi, bahwa setiap warga miskin mempunyai hak, kebutuhan pangan, pelayanan kesehatan, pelayanan pen­didikan, hak atas pekerjaan dan berusaha, hak atas modal usaha, perumahan, air bersih dan sanitasi yang baik, mendapatkan lingkungan hidup yang baik dan sehat, hak atas rasa aman dari perlakuan atau ancaman dan tindak kekerasan serta hak untuk berpartisipasi dalam kehidupan sosial ekonomi dan politik

Penyebab kemiskinan dapat dikategorikan 3 di antaranya, kemiskinan alami (natural) yang disebabkan keterbatasan kualitas SDM dan SDA. Kemudian kemiskinan struktural merupakan kemiskinan langsung atau tidak langsung akibat kebijakan, peraturan dan keputusan dalam pembangunan. Kemiskinan kultural akibat sikap individu yang mencerminkan gaya hidup, prilaku atau budaya yang menjebak dirinya dalam kemiskinan.(ds/romisyah)

Komentar Anda

Berita Terkini