PBB Sudah 80 Persen, Tapi Desa Sipaku Area Tak Direkomendasikan mendapat DBH

/

/ Selasa, 11 Desember 2018 / 12.08 WIB

dailysatu.com-Badan Pengelola Pendapatan Kabupaten Asahan tidak mau merekomendasikan mendapat Dana Bagi Hasil (BDH) Desa Sipaku Area Kecamatan Simpang Empat Kabupaten Asahan,dengan alasan Pajak Bumi Bangunan (PBB) Desa belum mencapai 100 persen.

Hal itu dialami oleh Kapala Desa (Kades) Sipaku Area, Guntur Marpaung.Meskipun, PBB nya sudah mencapai 80 persen sesuai dengan Peraturan Bupati (Perbup) nomor 16 tahun 2018 tentang penetapan besaran dan pedoman pelaksanan bagian dari hasil pajak daerah dan retribusi daerah kepada pemerintah desa.

"Padahal didalam Perbup itu menyatakan kalau PBB Desa besarannya sudah mencapai 80 persen. Maka sudah bisa pihak Dispenda merekomendasikan DBH ke dinas Pemerintah Desa (PemDes) itu untuk dicairkan melalui dinas Keuangan,"tegas Guntur Marpaung kepada wartawan, Selasa (11/12) di Kisaran.

Selain itu,dirinya juga sudah pernah menanyakan hal ini ke Kepala Badan Pengelola Pendapatan Asahan,Drs.H Mahendra. Namun jawaban yang didengarnya sangat arogan.

"Belum bisa direkomendasikan karena belum seratus persen,"ujar Guntur Marpaung menirukan perkataan Kepala Badan Pengelola Pendapatan.

Padahal lanjut Guntur Marpaung, didalam Perbup sudah jelas diatur besaran kalau PBB Desa mencapai 80 persen maka pihak Dispenda sudah bisa merekomendasikan. Akan tetapi jawaban yang diterimanya pada saat itu sangat kasar.

"Itu peraturan bupati kau, bukan peraturan aku dan aku tidak akan mau menandatangani berkas PBB Desa kau,"kata Guntur meneruskan bahasa Kepala Badan Pengelola Pendapatan Asahan pada awak media ini.

Kalau DBH ini tidak direkomendasikan sama Dispenda, Guntur Marpaung berjanji akan memboikot masyarakat agar tidak membayar PBB Desa tahun 2019 nanti.

"Kalau ini hal ini tidak direkomendasikan Dispenda maka di tahun 2019 Desa Sipaku Area tidak akan membayar pajak,"ungkapnya.

Sementara, Kepala Badan Pengelola Pendapatan Asahan Drs.H Mahendra ketika dikonfirmasi melalui Kabid Penagihan,Alpan terikait DBH Desa Sipaku Area mengatakan, untuk Desa Sipaku Area belum bisa kita rekomendasikan karena PBB nya belum terkumpul 100 persen dari target yang ditentukan.

"Belum bisa kita rekomendasikan karena belum mencapai 100 persen,"ujar Alpan kepada wartawan melalui selulernya.

Disinggung adanya Perbup nomor 16 tahun 2018 yang menyatakan bahwa PBB sudah mencapai 80 persen. Maka Dispenda seharusnya bisa mengelurkan rekemondasi untuk pencairan, dirinya mengatakan Perbup itu tidak ada kami pegang.

"Itu Perbub mereka bukan Perbup kita. Kalau mau DBH itu dirkemondasikan maka PBB harus mencapai 100 persen."jawabnya mengakiri.(ds/hendri)




Komentar Anda

Berita Terkini