Kejari Humbahas seriusi kasus pengadaan pakaian dinas DPRD TA 2015

/

/ Kamis, 13 Desember 2018 / 19.37 WIB
Teks Foto : Sejumlah Wartawan media cetak dan online saat mewawancarai Kasipidsus Kejari Humbahas Jenda R Silaban diruang kerjanya, Kamis (13/12/2018).

dailysatu.com
- Puluhan wartawan tergabung dalam media cetak maupun online wilayah kerja liputan daerah Humbang Hasundutan (Humbahas) mendatangi Kejaksaan Negeri (Kejari) Humbahas, Kamis 13 Desember 2018 guna mempertanyakan sejumlah kasus yang tidak kunjung tuntas ditangani Kejaksaan setempat selama bertahun-tahun.

Kunjungan puluhan wartawan yang diterima Kajari Humbahas Zaedar Rasepta melalui Kasipidsus (Kepala Seksi Pidana Khusus) Jenda R Silaban, diruang kerjanya mengatakan, sejak dirinya bertugas di daerah itu pada Juli lalu, ada 2 kasus dugaan korupsi yakni kasus pengadaan TIK (Teknologi Informasi Komputer) mulai komputer, laptop, UPS, LCD/program beserta 7 keping CD pembelajaran di 21 unit sekolah senilai Rp 600 Juta pada tahun anggaran (TA) 2011 beserta kasus pengadaan pakaian dinas DPRD TA 2015 senilai Rp 783 Juta, telah menunggunya dan sudah mendapat atensi dari pimpinan mereka agar dituntaskan pada saat hendak ditugaskan ke Humbahas.

"Kebetulan Kajari sedang tugas luar, mungkin kasus lainnya masih ada. Jadi, saya hanya bisa sampaikan yang saya bidangi sendiri yang dua kasus tadi. Itu telah diatensi pimpinan untuk dituntaskan. Jadi saya juga butuh bantuan rekan-rekan media sekalian untuk sama-sama bekerja," ujar Jenda.

Khusus terkait kasus pengadaan pakaian dinas DPRD TA 2015, Jenda R Silaban menjelaskan bahwa saat ini pihaknya serius menangani persoalan tersebut. Bahkan katanya diawal tahun 2019 mendatang, Kejari Humbahas sudah akan menetapkan tersangka sesuai hasil keterangan sejumlah saksi-saksi berikut barang bukti dikumpulkan pihaknya yang saat ini dalam tahap penyidikan mengakibatkan adanya ditemukan kerugian negara.

"Awal Januari 2019 mendatang, tersangka sudah bisa kita tetapkan orangnya. Dan ini bukti keseriusan kami bekerja, begitu juga kasus lainnya untuk satu-satu diselesaikan. Jadi kasus di Kejaksaan ini bukan menunggak, namun belum selesai saja," ucap Jenda.

Sementara itu, untuk kasus lainnya seperti pengadaan mobil Damkar (pemadam kebakaran) TA 2013 senilai Rp 1,8 Miliar hingga sejumlah laporan dugaan penyalahgunaan dana desa oleh oknum Kepala Desa (Kepdes) di Humbahas bersama perangkatnya. Jenda mengatakan, pihaknya tidak akan tinggal diam dan akan segera menyikapi semua laporan tersebut.

"Untuk pengadaan mobil Damkar belum saya ketahui semenjak disini, jadi akan saya pelajari dulu berkasnya begitu juga laporan penyalahgunaan dana desa. Yang pasti kita sebagai abdi negara, semua laporan yang merugikan negara tidak ada yang sia-sia dan akan kita sikapi," ungkap Jenda dihadapan wartawan.(ds/carlos)


Komentar Anda

Berita Terkini