Anggota Dewan Dalam Pusaran Korupsi Bengkalis

/

/ Kamis, 20 Desember 2018 / 12.29 WIB
Ilustrasi

dailysatu.com-Kasus korupsi di Kabupaten Bengkalis tampaknya akan segera memasuki babak baru. Belum lama ini, dua orang tersangka sudah ditahan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) di Jakarta untuk 20 hari ke depan.

Dalam siaran persnya, Juru bicara KPK, Febridiansyah mengatakan penahanan ini dilakukan KPK untuk menggali lebih dalam lagi tentang siapa-siapa saja yang terlibat dalam kasus tindak pidana Pelebaran Jalan Pulau Nyirih - Rupat ini.

"Penahanan ini dianggap perlu untuk proses penyidikan lebih lanjut. Kita juga sudah pernah memeriksa saksi-saksi yang berkaitan langsung dengan proyek pelebaran jalan ini," ungkapnya.

Menurut Febri, saat ini KPK masih memfokuskan kepada dua tersangka tersebut. Febri juga berharap masyarakat khususnya di Kabupaten Bengkalis bisa membantu KPK menyelesaikan pengungkapan kasus ini.

Dia juga mengatakan, KPK juga sudah memeriksa beberapa anggota DPRD Kabupaten Bengkalis periode 2009-2014 yang berhubungan dengan proyek ini.

Bahkan kabarnya, Ketua DPRD Kabupaten Bengkalis periode 2014-2019, Abdul Kadir sudah beberapa kali dipanggil memberikan kesaksian di Kantor KPK.

"Ada beberapa anggota dewan yang sudah pernah dpanggil memberikan keterangan. Bahkan termasuk Ketua DPRDnya juga pernah dipanggil. Semua yang dirasa memiliki keterlibatan akan diperiksa," pungkasnya.

Ketua Forum Masyarakat Anti Korupsi, Dr. M. Nurul Huda menyatakan saat ini korupsi di Riau sudah sangat mengkhawatirkan.

Dia berharap, pihak Kepolisian dan Kejaksaan serta KPK dapat melakukan sinkronisasi kerja dalam menyelesaikan kasus-kasus korupsi.

"Tahun baru sebentar lagi, setidaknya para penegak hukum dapat sesegera mungkin menyelesaikan kasus-kasus korupsi di Riau. Masyarakat Riau menunggu adanya penindakan bagi para pelaku korupsi," ucap dosen Hukum Universitas Islam Riau tersebut.

Doktor Pidana ini juga melihat, banyaknya kasus-kasus korupsi di Riau karena kurangnya pengawasan dari para penegak hukum. Khususnya pengawasan keuangan negara.

Nurul Huda berharap kedepannya para pemegang kekuasaan, baik eksekutif maupun legislatif untuk sama-sama menjaga diri agar tak tergiur untuk korupsi.

"Kita bisa lihat banyaknya aparatur negara. Mulai tingkat desa sampai propinsi. Mulai Kepala Desa sampai Gubernur yang telah divonis oleh hakim. Ini fakta yang tidak bisa dibantah," tandasnya. (ds/reza)
Komentar Anda

Berita Terkini