Walikota Medan Bilang di 2019 Penerimaan Pajak Reklame Bakal Menurun, Ratna : Itu bukan jawaban bijak

/

/ Selasa, 06 November 2018 / 12.15 WIB
Ketua Fraksi Hanura DPRD Medan, Ratna Sitepu

dailysatu.com- Ketua Fraksi Hanura DPRD Medan, Ratna Sitepu sangat menyayangkan jawaban Walikota Medan, Dzulmi Eldin terkait kemungkinan penerimaan dari sektor pajak reklame akan mengalami penurunan di tahun 2019.

Menurutnya, Itu bukan jawaban bijak.Harusnya Pemko Medan bisa mengkaji apa penyebab turunnya pendapatan dari sektor pajak reklame yang setiap tahun terjadi padahal diketahui bahwa keberadaan reklame di Medan kian menjamur.

"Jika penyebabnya adalah regulasi yang belum terbentuk, maka segerakan pembentukan perda-nya. Kita masih punya waktu untuk membahas soal ranperda ini. Akhir November Insya Allah Pembahasan R-APBD selesai, awal desember kita masih bisa membahas soal ranperda penyelenggaraan reklame ini, " katanya kepada dailysatu.com usai rapat paripurna Tanggapan/Jawaban Kepala Daerah terhadap Pemandangan Umum Fraksi-Fraksi DPRD Medan atas Ranperda Kota Medan tentang Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (R-APBD) 2019, Selasa 6 November 2018.

Kata Caleg Hanura DPRD Medan itu, dengan adanya Perda nantinya maka para pelaku usaha reklame akan jadi lebih hati- hati untuk memasang reklame di Medan.

Sebab, katanya lagi kesemrawutan penataan reklame di Medan ini karena regulasi- nya belum terbentuk.

"Perda ini kelak bukan hanya mengatur soal jenis reklame dan  perizinannya, tapi juga penyelenggaraan, pengendalian, pengawasan dan penertiban reklame agar tetap terjaga tata kota Medan yang serasi, " sebut Caleg Nomor Urut 1 itu.

Dalam kesempatan itu, Caleg Dapil I Medan itu juga tidak menampik bahwa pajak dari sektor reklame dibutuhkan Pemko Medan sebagai Pendapatan Asli Daerah (PAD).

Namun, kalau keinginan pelaku reklame diakomodir, disesuaikan dengan peraturan dan tata kota, pasti berjalan lancar penyelenggaraan reklame di kota Medan.

"Semua punya kepentingan. Intinya every body happy. Pengusaha mengikuti peraturan, bukan peraturan mengikuti pengusaha. Karena itu undang mereka dan libatkan mereka dalam pembahasan ranperda tersebut, " pungkasnya. (ds/romisyah)
Komentar Anda

Berita Terkini