Ups...Rapat Gabungan Komisi dan Pemerintah Soal Ranperda APBD Humbahas TA 2019 Tertutup

/

/ Selasa, 27 November 2018 / 19.30 WIB
Keterangan Gambar : Rapat Gabungan Komisi DPRD Humbang Hasundutan bersama pemerintah saat diabadikan, selasa 27 November 2018.

dailysatu.com - Rapat gabungan komisi DPRD Kabupaten Humbang Hasundutan (Humbahas) bersama pemerintah setempat, sekaitan Ranperda APBD Humbahas tahun anggaran 2019, tuai kekecewaan.

Pasalnya, saat dimulai rapat gabungan bersama pemerintah, wartawan yang hendak meliput yang usai mengabadikan gambar, pintu ruangan rapat langsung ditutup, Selasa (27 November 2018) diruang rapat kerja Sekretaris Dewan kantor DPRD Kabupaten Humbahas Dolok Sanggul.

Dari amatan, pasca lanjutan penyampaian nota pengantar Ranperda APBD Humbang Hasundutan tahun anggaran 2019, pemandangan umum fraksi hingga nota jawaban Bupati atas pemandangan umum fraksi,  Senin (26 November 2018) kemarin. Menuai kekecewaan insan pers.

Pasalnya, rapat yang dipimpin oleh Wakil Ketua DPRD I Jimmy Togu Purba, dihadiri Ketua DPRD Manaek Hutasoit, Wakil Ketua DPRD II Marsono Simamora, Sekdakab Tonny Sihombing, saat wartawan mengabadikan gambar, pintu ruangan dalam rapat langsung ditutup oleh pegawai sekwan.

Hal ini pun, menjadi kekecewaan saat wartawan hendak meliput. " Apa yang dirahasiakan disini, apa ini tak perlu diketahui rakyat" keluh Boyde salah satu wartawan media online.

Boy, merasa tertutupnya rapat itu, menduga ada lobi-lobi pokok pikiran dewan yang selama ini tidak masuk di agenda program pemerintah.

" Saya menduga, anggaran yang sudah dimasukkan oleh pemerintah, diganti. Hingga harus dimasukkan pokok pikiran dewan," dugaanya.

Selain dia, juga dikeluhkan oleh Dedi Simbolon yang didampingi beberapa awak media, menyesalkan sikap DPRD yang tidak mau pro rakyat.

Ditegaskannya, harusnya rapat tersebut dibuka untuk umum agar prioritas program pemerintah dapat diketahui oleh masyarakat. " Tapi melihat cara DPRD seperti ini, perlu dipertanyakan, pro rakyat atau kepentingan partai," ketusnya.

Sementara itu, Wakil Ketua DPRD I Jimmy Togu Purba yang hendak dikonfirmasi via sms sekaitan ditutupnya pintu ruangan rapat yang hendak ditanya alasan, hingga berita ini diturunkan enggan menjawab.

Demikian juga, salah anggota komisi Moratua Gajah. Hingga berita ini diturunkan, politisi dari Partai Gerindra ini ogah menjawab.

Sementara, Bresman Sianturi dari Politisi Partai Demokrat, enggan menjawab. " Saya baru datang, saya egak tahu. Mungkin itu permintaan peserta rapat," elaknya sembari berlalu menuju ruang rapat.

Terpisah, tampak dari rapat gabungan komisi itu, setiap OPD dilakukan bergilir untuk menjelaskan program kerjanya untuk tahun anggaran 2019, usai dilakukan rapat bersama. Baru satu OPD, yang selesai melakukan penjelasan dan diterima program kerjanya, ada kabarnya anggarannya dicoret, yakni pengadaan ATK senilai Rp 12 juta.(ds/carlos)


Komentar Anda

Berita Terkini