Usulkan Ranperda Larangan Penggusuran, Bahrumsyah: Tak boleh ada lagi penggusuran paksa

/

/ Senin, 06 Agustus 2018 / 20.06 WIB
Ketua Fraksi PAN DPRD Medan, HT Bahrumsyah

dailysatu.com-Kota Medan akan memiliki payung hukum, Rancangan Peraturan Daerah (Ranperda) tentang Larangan Penggusuran Rumah Penduduk Tanpa Penyediaan Rumah Pengganti. Tujuannya Pemerintah Medan tidak lagi menggusur rumah penduduk tanpa menyediakan rumah pengganti.

Untuk menguatkan payung hukum itu, DPRD Kota Medan menggelar rapat paripurna internal terkait nota pengantar tentang Ranperda Larangan  Penggusuran Rumah Penduduk Tanpa Ada Rumah Pengganti, Senin (6/08/2018). Ranperda itu merupakan inisiatif dewan.

Rapat paripurna nota pengantar penyampaian Ranperda usul inisiatif DPRD Kota Medan tentang Larangan Pengusuran Rumah Penduduk Tanpa Penyediaan Rumah Pengganti Kota Medan tahun 2018 itu dipimpin oleh Wakil Ketua DPRD Kota Medan, Ihwan Ritonga.

Ihwan Ritonga mengungkapkan dengan adanya payung hukum tersebut, maka akan jelas relokasi rumah atau rumah pengganti sebelum digusur pemerintah.

"Kalaupun nanti, ada penggusuran, harusnya ada lahan relokasinya dulu. Jadi, tidak langsung main gusur. Harus manusiawilah," ungkapnya.

Sementara itu, mewakili pengusul Ranperda inisiatif Larangan Penggusuran Rumah Penduduk Tanpa Penyediaan Rumah Pengganti, HT Bahrumsyah kepada dailysatu.com mengatakan bahwa penataan kawasan kumuh di Medan khususnya Medan Utara perlu dilakukan untuk menghilangkan kekumuhan  dengan menciptakan pemukiman yang lebih manusiawi, layak huni dan tertata baik lingkungannya.

Apalagi, kata Ketua Fraksi PAN Medan itu khususnya di Medan Utara, masih banyak masyarakat yang hidup di lahan-lahan milik BUMN seperti di lahan milik PT.Pelindo dan PT.KAI.

" Kekurangan lahan penduduk mengakibatkan banyaknya masyarakat mencari alternatif dengan mendirikan rumah diatas milik pemerintah yang peruntukkannya bukan untuk pemukiman yang tidak sesuai dengan peruntukkannya, "kataya.

Disebutkan Ketua DPD PAN Medan itu, seperti pendirian rumah di jalur kereta api yang sudah tidak aktif lagi. Pemukiman liar tersebut menimbulkan dampak terhadap adanya penggusuran dari pemerintah dan pemilik lahan sebenarnya.

Penggusuran secara paksa tentu saja menimbulkan polemik yang berkepanjangan yang bertentangan hak azasi manusia.

"Atas dasar itulah, kita coba membuat payung hukumnya, agar tidak ada lagi Penggusuran tanpa ada rumah pengganti. Skema tersebut telah berhasil dijalankan di Jakarta. Makanya, kita akan terapkan juga di Medan,"katanya.

Diharapkan ke depan dalam pelaksanaannya penataan kawasan  di Medan harus memenuhi beberapa prinsip, yaitu, peningkatan kualitas ekonomi dan sosial warga dengan penyediaan prasarana fungsi-fungsi ekonomi dan sosial baru secara terpadu, peningkatan kualitas kenyamanan lingkungan, RTH dan ruang RTNH (ruang terbuka non-hijau) yang terpadu dengan peningkatan kualitas komponen kekumuhan.(ds/romisyah)
Komentar Anda

Berita Terkini