Fraksi Demokrat sebut Kerjakan Proyek, Rekanan Diminta Nyetor 7-10 persen

/

/ Rabu, 15 Agustus 2018 / 17.05 WIB
Rapat paripurna Pemandangan Umum Fraksi-Fraksi DPRD Medan kota Medan terhadap Laporan Pertanggungjawaban (LPj) pelaksanaan APBD tahun anggaran 2017 

dailysatu.com
- Rapat paripurna Pemandangan Umum Fraksi-Fraksi DPRD Medan kota Medan terhadap Laporan Pertanggungjawaban (LPj) pelaksanaan APBD tahun anggaran 2017 diwarnai dengan adanya isu pembebanan kontribusi sebesar 7 persen bagi pihak tertentu serta 10 persen untuk Pemerintah Kota (Pemko) Medan termasuk adanya kutipan-kutipan lain saat pencairan dana akhir.

Hal itu dilontarkan Anggota Fraksi Partai Demokrat DPRD Medan, Anton Panggabean saat membacakan pandangan umum Fraksi Demokrat di gedung DPRD Medan, Rabu 15 Agustus 2018.

"Walikota diminta perhatiannya tentang keluhan sejumlah rekanan/kontraktor yang diminta kontribusi sebesar 7 persen bagi pihak tertentu serta 10 persen untuk Pemerintah Kota (Pemko) Medan termasuk adanya kutipan-kutipan lain saat pencairan dana akhir.Dan fee itu dibayar di depan! " tegasnya dalam paripurna yang dipimpin Ketua DPRD Medan, Henry Jhon Hutagalung itu.

Selain itu, kata Anton adanya dana rekanan yang sudah menyelesaikan proyek belum terbayarkan yang jumlahnya mencapai miliaran rupiah.

"Kami harapkan penjelasan yang serius dari Walikota, " tegasnya.

Kecewa

Dalam kesempatan itu, Fraksi Demokrat menyebutkan agak kecewa terhadap hasil penilaian BPK terkait laporan keuangan Pemko Medan tahun anggaran 2017.

"Kekecewaan kami bukan semata karena opini WDP karena hasil penilaian tersebut salah satunya diakibatkan persoalan pendataan aset yang belum baik dan lengkap, " pungkasnya sembari menyebutkan Pemko Medan tidak memiliki keseriusan terhadap masalah aset di Medan. (ds/romisyah)
Komentar Anda

Berita Terkini