Dinas PMPTSP Labuhanbatu di demo Masyarakat Pulo padang

/

/ Kamis, 02 Agustus 2018 / 08.05 WIB

dailysatu.com- Aliansi Masyarakat Peduli Pulo Padang berunjuk rasa di Kantor Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Labuhanbatu, Jalan Sisingamangaraja, Rantauprapat.(31/7/2018)

Aliansi Masyarakat Pulo padang ini menuntut  pencabutan izin dan penghentian pembangunan Pabrik Kelapa Sawit milik PT Pulo Padang Sawit Permai (PPSP) di Kelurahan Pulo Padang Rantau Utara, Labuhanbatu.

Aksi masyarakat pulo yang membuat macet jalan sontak membuat perhatian pengendara lalu lintas yang melewati aksi .

“Kami siap berdarah kalau pabrik tak dihentikan”, “Kami tidak mau menghirup asap pabrikmu” adalah tulisan di spanduk sebagai wujud protes masyarakat pulo padang.

Selain itu, terbentang spanduk ukuran besar bertuliskan, “Stop pendirian PKS Pulo Padang karena kontraproduktif dengan Permentan No 21/2017 tentang pedoman perizinan usaha perkebunan”.

Mereka juga meminta kepada pihak kepolisian Labuhanbatu agar segera mempercepat proses laporan masyarakat tentang dugaan penggelapan IMB yang dilakukan oleh Plt Kadis Perizinan Labuhanbatu
Paruhuman Daulay.

Selanjutnya, meminta kepada pihak kepolisian dan Kejaksaan Negeri agar melakukan penyelidikan terhadap kekayaan saudara Harkat Hasibuan selaku pemilik PT PPSP.

Diminta kepada Plt Bupati Labuhanbatu untuk menunjukkan komitmen menyelesaikan persoalan PKS PT PPSP. Dan mencopot Plt Kadis Perizinan, karena diduga tidak profesional dan tidak berkompeten dalam melaksanakan tugas-tugasnya.
Dalam aksinya massa dikawal pihak Kepolisian dan Satpol PP Pemkab Labuhanbatu.

Dikesempatan lain setelah aksi demo Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (PMPTSP) Kabupaten Labuhanbatu, H.Parumuhan Daulay, SP MSI angkat bicara terkait tuntutan massa yang demo mengenai izin Lingkungan PKS PT. PPSP di lingkungan Bandar Selamat Kelurahan Pulo Padang Kecamatan Rantau Utara.

Pernyataan tersebut disampaikannya di ruang tunggu Dinas PMPTSP pada beberapa awak media yang mewawancarainya setelah aksi demo Aliansi Masyarakat Peduli Pulo Padang membubarkan diri.

Dikatakannya, tidak ada alasan untuk tidak menandatangani izin itu karena lengkap syarat-syaratnya. "Masyarakat setuju, saya tunjukkan ke mereka tadi, data sudah lengkap, meliputi dari PU, BLH kemudian rekom dari masyarakat yang diteken Lurah kemudian dari BPN semua sudah lengkap," pungkasnya.(ds/Denny Rizal)
Komentar Anda

Berita Terkini